Breaking News:

Opini

Menakar Kekhususan Aceh di Bidang Pemilu

Pertanyaan yang relevan perihal ini adalah, apakah semua yang ada di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Menakar Kekhususan Aceh di Bidang Pemilu
IST
Khairil Akbar, Tim Asisten Panwaslih Provinsi Aceh (2018-2019), Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jika kita mengkrucut pada persoalan Pemilihan serentak, apakah Aceh akan mengadakan pemilihan di tahun 2022 atau secara serentak di tahun 2024 sebagaimana diatur di dalam UU Pemilihan, kiranya penting melihat konteks perumusan pasal terkait di dalam UUPA. Di sana kita temukan bahwa "Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan

secara jujur dan adil" (Pasal 65 ayat (1) UUPA). Pasal ini dijadikan dasar oleh sebagian orang untuk mengatakan bahwa Pemilihan di Aceh harus dilaksanakan pada tahun 2022. Fajran Zein (2020) bahkan menyebutnya sebagai "pertarungan harga diri Aceh" dimana UUPA tidak boleh digerus.

Masalahnya, apa kekhususan/istimewanya pasal tersebut? Inilah yang menurut penulis mengapa kekhususan/keistimewaan Aceh itu perlu didefinisikan secara tepat dan benar. Melihat frasa yang-penulis akui-tertulis secara eksplisit itu justru menjelaskan kepada kita bahwa pergantian tampuk kepemimpinan-yang dalam hal ini adalah Pemilihan-bukan merupakan kekhususan/ keistimewaan Aceh. Frasa demikian sudah ada sejak lama dan merupakan kesepakatan nasional

dan konstitusional dimana regenerasi atau pergantian roda kekuasaan eksekutif dan legislatif dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali (Pasal 3 UU Pemilihan atau Pasal Pasal 7 dan 22E ayat (1) UUD).

Karenanya tidak tepat sekiranya Pemilihan Gubernur di Aceh dilaksanakan pada tahun 2022 kecuali agenda Pemilihan serentak sebagaimana terteuang di dalam UU Pemilihan dibatalkan oleh Mahkamah Konsttitusi atau diubah oleh DPR atau Presiden melalui Perppu. Sebab, UU Pemilihan menyebutkan pula secara eksplisit

bahwa UU a quo juga berlaku bagi Aceh, DKI Jakrta, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat sepenjang tidak diatur lain di dalam UU tersendiri (Pasal 199 UU Pemilihan). Penting digarisbawahi bahwa frasa "diatur lain" di dalam UU tersendiri harus dimaknai ke dalam konteks kekhususan/keistimewaan seperti halnya Yogyakarta yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur, atau DKI yang tidak melaksanakan Pemilihan Bupati/Walikota.

Jika tidak diartikan demikian, maka sengketa hasil Pemilu/ Pemilihan harus dikembalikan kepada Mahkamah Agung, Calon Independen harus dihapus karena tersebut hanya untuk satu periode, dan KIP harus diberi kewenangan membuat aturan main tersendiri (Peraturan KIP). Tapi nyatanya, perubahan sistem Pemilihan turut mengubah aspek umum dalam sistem Pemilu/Pemilihan yang diatur oleh UUPA. Bahkan Panwaslih Aceh harus kembali menjadi dua padahal Qanun Aceh telah mengubahnya dengan cara menyimpangi UUPA, yakni Panwaslih  yang mengawasi Pemilihan disatukan dengan Panwaslih yang

mengawasi Pemilu. Terakhir, melalui penjelasan ini, kita menjadi maklum mengapa KPU menegur KIP Aceh yang keburu mengumumkan Pemilihan Aceh digelar 2022; walau dengan bahasa yang sangat halus. Nah!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved