Breaking News:

Berita Politik

Jubir PA Aceh Barat Tolak Pilkada Serentak 2024, Dinilai Cederai MoU Helsinki dan Kekhususan Aceh

“Itu regulasinya ada dan Pemerintah Pusat juga tahu, jadi dalam hal ini apalagi yang tidak jelas,” tukasnya.

Penulis: Sa'dul Bahri
Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Deni Setiawan, Juru Bicara Partai Aceh (PA) Aceh Barat 

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Juru bicara (Jubir) DPW Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Barat, Deni Setiawan menolak terkait rencana Pemerintah Pusat akan menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada tahun 2024, termasuk untuk Aceh.

Rencana Pemerintah Pusat yang menggelar Pilkada 2024 mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tegas Deni, telah melanggar perjanjian MoU Helsinki dan kekhususan Aceh.

Sebab, jelasnya, bahwa Pilkada Aceh itu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, dan itu sudah ditentukan di dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 65 ayat 1.

“Itu regulasinya ada dan Pemerintah Pusat juga tahu, jadi dalam hal ini apalagi yang tidak jelas,” tukasnya.

“Namun hari ini, seakan-akan Pemerintah Pusat lupa dan tidak mau tahu mengenai regulasi yang menjadi bagian dari kekhususan Aceh,” tandas Deni Setiawan kepada wartawan, Minggu (14/2/2021).

Rutan Kelas IIB Takengon Harus Jadi Kawasan Bebas Narkoba dan Korupsi

Kasus Positif Covid-19 Kembali Bertambah Satu Orang di Aceh Barat, Total Kini Capai 128 orang

Cuaca Masuki Masa Peralihan, Sebagian Hujan Sebagian Lagi Cerah, BMKG Ingatkan Potensi Kebakaran

Deni menegaskan, jika Pilkada Aceh tetap dipaksakan oleh Pemerintahan Pusat pada tahun 2024, artinya Pusat telah mencederai kekhususan Aceh dan tidak menghargai kekhususan Aceh yang telah disepakati oleh Pemerintahan Pusat sendiri.

“Sementara apa yang telah menjadi ketetapan dalam segala aturan di Aceh itu tetap diatur sesuai dengan UUD 1945. Artinya, jika UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 65 ayat 1 tersebut dikesampingkan oleh UU No 10 Tahun 2016,” urai dia.

Pihaknya berharap kepada Pemerintah Pusat agar tidak merusak kekhususan Aceh dengan mempersulit Aceh untuk mengadakan Pilkada pada tahun 2022 mendatang.

“UUPA adalah bentuk regulasi kekhususan Aceh yang sudah menjadi bagian dari amanah MoU Helsinki yang lahir dari semangat perdamaian untuk mengakhiri konflik Aceh,” pungkasnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved