Breaking News:

Zainal Abidin: Aceh Bisa Gelar Pilkada Tahun 2022

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Zainal Abidin SH MSi MH, menyatakan, Aceh tetap bisa melaksanakan Pilkada pada tahun 2022

Editor: bakri
ZAINAL ABIDIN 

Zainal menjelaskan, UUPA merupakan undang-undang yang bersifat lokal, wajib dilaksanakan, dan tidak boleh dipolemikkan. Menurutnya, Undang-undang nasional baru berlaku di Aceh bila undang-undang lokal tidak mengatur regulasi yang menjadi kekhususan.

"Artinya, titik pijak awal kita adalah UUPA. Jika UUPA tidak lengkap baru kita lengkapi dengan undang-undang nasional, bukan sebaliknya. Kita lihat dulu undang-undang nasional, setelah itu baru lihat UUPA, itu salah dalam konsep melihat hukum khusus dan umum," tegasnya.

Bisa abaikan surat KPU

Pada kesempatan yang sama, Zainal Abidin juga mengomentari surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang meminta KIP Aceh dan kabupaten/kota agar tidak menjalankan tahapan pemilihan apapun sampai ada putusan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2020.

Larangan itu disampaikan mengingat KIP Aceh sudah menetapkan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh pada tahun 2022 pada 19 Januari 2021. Tahapan itu dimulai pada 1 April 2021 dan pemungutan suara akan dilaksanakan pada 17 Februari 2022 mendatang. 

"Dalam perspektif undang-undangm itu bagaimana kita melihatnya. Apakah KPU berwenang atau tidak mengeluarkan surat yang mengatur Pilkada Aceh. Saya melihat surat KPU tidak pada tempatnya," ungkap Zainal.

Menurutnya, wewenang KPU hanya dalam konteks supervisi dan koordinasi, bukan dalam rangka menghentikan tahapan yang sudah dibuat oleh KIP Aceh. Kewenangan untuk menetapkan tahapan dan jadwal ada di KIP Aceh.

Karena surat itu dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang, menurut Zainal, KIP Aceh bisa mengabaikannya. "Jadi, KPU tidak boleh terlalu masuk untuk mengatur Pilkada Aceh. Mereka hanya melakukan supervisi dan koordinasi saja. Beda dengan pemilihan umum, wewenang KPU besar," ungkapnya.

Perlu lobi politik

Menurut Zainal Abidin, semua pihak di Aceh baik Pemerintah Aceh, DPRA, maupun KIP yang merupakan tripartit yang paling menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan pilkada di Aceh harus bersinergi dan bersatu. Selama ini, Zainal menilai, Pemerintah Aceh masih terlihat pasif dalam melobi pusat. 

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved