BPS Perlu Lebih Arif Tampilkan Angka Kemiskinan Aceh, Stop Framing Aceh Sebagai Daerah Termiskin

Padahal bupati/wali kota juga memiliki kewenangan penuh mengelola anggaran untuk mengurusi rumah tangganya sendiri, yakni menekan angka kemiskinan.

Sedangkan kewenangan provinsi mengintervensi program pemberantasan kemiskinan lintas kabupaten/kota. 

Selain tidak menampilkan data-data kemiskinan menurut kabupaten/kota, data-data kemiskinan versi BPS Aceh yang dianggap banyak pihak sahih dan “suci” itu acap kali tampak tidak berkesesuaian dengan fenomena sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan.

Bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dan dinyatakan dalam garis kemiskinan (GK) dengan satuan rupiah.

GK itu sendiri merupakan nilai minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan nonmakanan.

Baca juga: Tidak Ada Alasan Rakyat Aceh Miskin

Mahar kawin dan kenduri di Aceh 

Lantas, bagaimana BPS Aceh menjelaskan fenomena mahar atau mas kawin, kenduri, dan konsumsi barang-barang mewah di Aceh?.

Kita jarang mendengar mahar kawin di Aceh secukupnya atau seperangkat alat shalat saja, seperti ditemui di banyak daerah lain di Indonesia.

Mahar kawin di Aceh umumnya berupa emas murni 99,99 karat dengan berat paling minimal tiga mayam, atau sekitar 10 gr.

Bila dikonversi dalam nilai rupiah saat ini hampir mencapai lima juta rupiah.

Itu baru mas kawin saja, belum lagi dihitung biaya perhelatan pernikahan dan upacara pestanya.

Kebiasaan di Aceh, hampir seluruh keluarga dekat ikut terlibat mulai acara pelamaran dan upacara pernikahan.

Pada saat pesta perkawinan digelar, semua warga sekampung plus jiran dan kerabat dekat keluarga itu diundang.

Semua undangan disungguhkan makanan padat menu dan minuman aneka rupa. 

Baca juga: Kemiskinan Masih Tinggi, Partai Pengusung Sebut Pemerintah Aceh Miskin Terobosan