Breaking News:

Berita Kutaraja

Sorot Penangkapan Pemuda Perakit Senpi, Koalisi NGO HAM Aceh Surati Jokowi & Minta Kasus Dihentikan

Direktur Koalisi NGO HAM Aceh mengatakan, seharusnya negara memberikan pendampingan untuk RFR atas keahliannya, bukan menyeretnya ke ranah hukum.

Koordinator Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penangkapan RFR (25), warga Desa Panton Makmuer, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya oleh polisi atas dugaan kepemilikan senjata api (senpi) rakitan laras panjang yang dirakit olehnya sendiri ditanggapi berbeda oleh Koalisi NGO HAM Aceh.

Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad kepada Serambinews.com, Minggu (21/2/2021), mengatakan, seharusnya negara memberikan pendampingan untuk RFR atas keahliannya, bukan menyeretnya ke ranah hukum.

Sebagai bentuk pembelaan, Zulfikar pun akan menyurati Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) Cq Menteri Pertahanan RI, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, dan Kepala Kepolisian RI, pada Senin (22/2/2021) besok, melalui Kantor Pos Indonesia di Banda Aceh.

Surat bernomor 01/K-NGO-HAM/II/2021 tersebut juga ditembuskan ke Ketua Mahkamah Agung RI, Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Kepala Kejaksaan Agung RI, serta Kapolda Aceh di Banda Aceh.

Melalui surat itu, Koalisi NGO HAM Aceh memohon kepada Presiden RI agar meminta polisi menghentikan perkara tersebut dan membina RFR yang merupakan mahasiswa D3 Teknik Mesin salah satu kampus terbesar di Aceh Jaya itu.

Baca juga: Seratusan Pembalap Liar Disergap dari Kawasan Ulee Lheue, Sepeda Motor Didorong Menuju Polresta

Baca juga: Restoran Trump di Washington Sengaja Dikirimi Produk Busuk, Pekerjanya Sering Dilecehkan

Baca juga: Kebakaran Meluas, Bupati Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla di Aceh Selatan Selama 60 Hari

"Kami berharap negara dapat membedakan penemuan/karya ilmu pengetahuan sebagai hak atas mengembangkan diri atau sebagai prestasi dengan karya ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan sebagai kejahatan,” tulis Zulfikar.

Menurut direktur lembaga yang fokus terhadap isu Hak Asasi Manusia (HAM) itu, tindakan RFR adalah bagian upaya mengembangkan diri dan prestasi yang patut mendapat perhatian dari negara.

Bentuk perhatian yang dimaksud Zulfikar, pertama adalah melakukan pembinaan terhadap RFR yaitu mendapat dukungan fasilitas pendidikan yang lebih baik di bawah Kementerian Pertahanan RI.

Kedua, memberikan kesempatan untuk berkarya, berkarir dan bekerja di PT Pindad Indonesia atau BUMN lainnya yang membutuhkan keahlian dan kemampuan dimaksud di bawah Kementerian BUMN RI.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved