Militer Junta Myanmar Makin Tertekan, Jutaan Rakyat Protes ke Jalan Hingga Tekanan Negara Barat

Meski begitu, tiga pengunjuk rasa telah tewas di tembak mati dalam aksi protes di Myanmar.

Militer mengatakan seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya selama protes.

Ia menuduh pengunjuk rasa telah memprovokasi kekerasan.

Minggu dini hari (21/2/2021), media milik pemerintah MRTV memperingatkan bahwa konfrontasi dapat menelan korban jiwa.

Myawaddy News yang dikelola militer melaporkan bahwa kepala junta Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan militer mengikuti jalan demokrasi.

Ia mengtakan bahwa pihaknya menggunakan kekuatan minimal dengan pemakaian peluru karet.

Baca juga: Melahirkan di Usia 40, Begini Rahasia Awet Muda Bintang Bollywood Kareena Kapoor

Baca juga: VIDEO Melihat Dataran Planet Mars Saat Kendaraan Eksplorasi Perseverance NASA Mendarat

Sanksi AS

Di Naypyitaw, tempat militer bermarkas, polisi dengan truk meriam air dan armada kendaraan lain membubarkan arak-arakan pengunjuk rasa pada hari Senin (22/2/2021).

Video menunjukkan pengunjuk rasa dikejar dan dianiaya oleh pasukan keamanan dan sebuah kelompok hak asasi mengatakan puluhan orang dilaporkan telah ditahan di sana.

Secara keseluruhan, 684 orang telah ditangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman sejak kudeta, kata kelompok itu.

Amerika Serikat pada Senin (22/2/2021) memberlakukan sanksi terhadap dua jenderal junta, yakni Letnan Jenderal Moe Myint Tun dan Jenderal Maung Maung Kyaw.

Baca juga: Menlu Retno Marsudi Kunjungi Sejumlah Negara ASEAN untuk Bahas Kondisi Myanmar

Baca juga: PBB Khawatir Militer Myanmar Lakukan Kejahatan yang Lebih Besar Terhadap Warganya

AS memperingatkan mereka bahwa pihaknya dapat mengambil tindakan lebih lanjut.

Pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat presiden Myanmar dan beberapa perwira militer, serta tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata.

"Militer harus membalikkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintah yang terpilih secara demokratis," kata Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS.

Inggris, Jerman dan Jepang juga mengutuk kekerasan di Myanmar dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak militer untuk menghentikan penindasan.