Breaking News:

Berita Abdya

Komisi I DPR Desak Bupati Abdya Bagikan Lahan Eks PT CA

"Kami meminta Bupati Akmal segera bagikan lahan eks HGU PT Cemerlang Abadi. Karena, dengan keluarnya putusan MA pada 28 September 2020 itu, maka...

Bahkan, sebelum Abdya mekar dari Aceh Selatan, puluhan masyarakat sempat ditahan, karena berkonflik dengan PT CA.  

Selain itu, dari luas  7516 Ha yang diberikan, pihak PT CA hanya mengelola HGU untuk perkebunan sawit seluas 2000 Ha, sementara selebihnya masih hutan dan dikelola oleh masyarakat.

Sehingga mereka mendukung langkah BPN-RI turun langsung ke lapangan, melihat langsung kondisi PT CA yang penuh dengan semak dan tidak terurus. 

Bukan itu saja, dalam mengurus perpanjangan izin HGU-nya PT CA diduga melakukan kesalahan prosedur.

Pasalnya, mereka tidak melibatkan pemerintah daerah baik Pemkab Abdya maupun pemerintah provinsi sebagai para pihak yang harus mendapatkan rekomendasi dalam mengurus perpanjangan izin. 

Jika sebuah perusahan tidak mengantongi rekomendasi dan tetap memperpanjang HGU, maka perbuatan tersebut melanggar Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Peraturan Menteri Pertanian 21 tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 

Atas dasar itu, pada 21 Februari 2018 Gubernur Aceh telah mengeluarkan surat menolak perpanjangan HGU PT CA yang ditujukan kepada kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN. 

Terbitnya surat itu, menyikapi adanya surat Bupati Abdya, Akmal Ibrahim pada 18 Desember 2017.  

Tak hanya Gubernur, Anggota DPRK Abdya periode 2014-2019 juga sepakat menolak perpanjangan HGU PT CA. 

Sikap itu diambil oleh anggota DPRK Abdya, pascamelakukan pansus ke lokasi PT CA pada 28 Maret 2018 yang melihat sebagian PT CA masih hutan belantara. 

Dalam pansus itu hadir, Ketua DPRK Abdya,  Zaman Akli SSos, wakil ketua DPRK Abdya, Romi Syah Putra dan Jismi, ketua Komisi A DPRK, Nurdianto, ketua komisi DPRK B, Umar, dan para anggota DPRK Abdya, Zulkarnaini, Agusri Samhadi, Julinardi, Teuku Indra, Muslidarma, Yusran, Syarifuddin UB, Reza Mulyadi. 

Hasil Pansus itu, mereka sepakat untuk menolak.

Penolakan ini dikarenakan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, dituding tidak melaksanakan kewajiban kebun plasma dan Corporate Social Responsibility (CSR), serta diduga menelantarkan sebagian besar lahan HGU.

Sehingga, menjadi kawasan sarang babi hutan yang sangat merugikan petani. 

Tak sampai melakukan itu, untuk menolak  perpanjangan izin HGU PT CA, sejumlah perwakilan masyarakat, termasuk ulama, bersama Pemkab dan DPRK Abdya pun menyambangi pemerintah pusat di Jakarta pada April 2018. 

Mereka beraudensi ke Kementerian ATR/Kepala BPN RI dan Ketua Komisi III DPR RI, untuk memaparkan kondisi ril di lapangan terkait PT CA, lengkap dengan bukti pendukung. 

Menyahuti tuntutan masyarakat, Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Repulik Indonesia (BAP DPD-RI) turun ke Abdya dan menggelar rapat kerja, untuk menyerap aspirasi di aula masjid Kompleks Perkantoran Abdya, 7 Juni 2018. 

Selain itu, BAP DPD-RI juga telah menggelar RDP (rapat dengar pendapat) di ruang rapat 2B Gedung B DPD RI pada 12 September 2018. 

RDP tersebut dihadiri Bupati Akmal Ibrahim, Ketua DPRK, pejabat yang mewakili Menteri ATR/Kepala BPN RI, Kanwil BPN Aceh, Kantor Badan Pertanahan Abdya, serta manajemen PT CA bersama penasehat hukum. (*)  

Baca juga: Dandim 0107/Aceh Selatan Kembali Lakukan Vaksinasi Covid-19 Tahap ke II

 

BalasBalas ke semuaTeruskan

Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Nurul Hayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved