Jika Negara Akui Moeldoko, Pengamat Politik: Lonceng Kematian Partai Demokrat Semakin Kencang

SERAMBINEWS.COM - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), yang juga mantan Panglima TNI, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.

Terpilinya Moeldoko sebagai Ketum berdasarkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di sebuah hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021).

Dalam hasil KLB tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi diguligkan dari jabatannya sebagai Ketum Partai Demokrat.

Namun apa yang akan terjadi selanjutnya dari kisruh Partai Demokrat ini?

Pengamat politik, Saiful Mujani mengatakan bahwa itu semua berada ditangan pemerintah dan proses hukum yang akan ditempuh.

“Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua Partai Demokrat lewat KLB (versi Sumut) maka selanjutnya tergantung negara,” kata Saiful, diakun Twitter-nya, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Perjalanan Karir Moeldoko, Jadi Panglima TNI di Era SBY, Kini Ketum Demokrat Kubu Kontra AHY

Baca juga: Kejadian Pertama Demokrasi Indonesia, Pejabat Negara Kudeta Partai, Pengamat: Ironi Luar Biasa

Baca juga: Moeldoko Sampaikan Pidato Politik Pertama, Yakin Kekuatan Demokrat Bisa Menggemparkan Indonesia

Menurutnya, dalam hal ini sangat bergantung dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

“(Apakah) Menkumham Yasona (akan) mengakui hasil KLB itu atau tidak,” ungkap Saiful.

“Kalau mengakui, dan membatalkan kepengurusan Partai Demokrat (kubu) AHY, lonceng kematian Partai Demokrat makin kencang,” sambungnya.

Tentunya, kata Saiful, Partai Demokrat kubu AHY akan menempuh jalur hukum.

“Selanjutnya (kubu AHY) akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung,” paparnya.

Saiful mengatakan, proses jalur hukum bisa memakan waktu lebih lama dan bahkan hingga tahun 2024.

“Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024," katanya.

"Katakanlah Partai Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?,” sambung Saiful.

Baca juga: Moeldoko Rileks Menyeruput Kopi: Aku Nambah Kopi, Ada yang Semakin Grogi

Baca juga: Moeldoko Ditetapkan Jadi Ketua Umum Demokrat dalam KLB di Sibolangit

Ia pun mengakatan elektabilitas Partai Demokrat tidak akan bisa besar pada tahun 2024 nanti.

Partai Demokrat juga tidak akan bisa besar dan bahkan menjadi yang terbesar seperti tahun 2009 lalu jika tanpa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu?,” ujarnya yang penuh keraguan terhadap Moeldoko.

Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini mencontohkan seperti kepemimpinan para mantan jenderal TNI lainnya.

“Seperti mantan jendral-jenderal lainnya mimpin partai, KSP (Moeldoko) ini tak lebih dari Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai,” jelasnya.

Bisa jadi, menurut kacamata Saiful Mujani, Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Moeldoko bisa bernasib sama dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

“Akibatnya, 2024 Partai Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu.

Baca juga: Moeldoko Terima Pinangan Via Telepon, Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB

Baca juga: Andi Mallarangeng: Moeldoko Direstui Pak Lurah Maju di Pilpres 2024, Didukung NasDem dan PKB

Ia pun mengatakan, hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh Partai Demokrat itu sendiri.

“Partai Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. Backsliding (kemunduruan) demokrasi Indonesia makin dalam,” paparnya.

Saiful pun menuturkan, pelemahan demokrasi di Indonesia bisa dihentikan dengan cara negara tidak ikut campur dalam urusan internal partai.

“Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, KLB versi Sumut Partai Demokrat yang diselenggarakan pada Jumat (5/3/2021) menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.

Berdasarkan siarang langsung yang ditayangkan Kompas TV, politisi Demokrat yang sebelumnya dipecat, Jhoni Allen Marbun, membacakan, ada dua kandidat ketua umum dalam KLB tersebut.

Kedua kandidat tersebut ialah Moeldoko dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua DPR Marzuki Alie.

Baca juga: Kader Aceh Tetap Loyal ke AHY, Pastikan tak Ada Pengurus Hadiri KLB

Baca juga: Massa AHY Babak Belur, Bentrokan Berdarah di KLB Partai Demokrat

Baca juga: SBY: KLB Abal-abal, Moeldoko Telah Mendongkel dan Merebut Posisi Ketua Umum Demokrat dari AHY

Namun peserta KLB akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Menetapkan Dr. H. Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," ujar Jhoni Allen dalam siaran langsung di Kompas TV, Jumat sore.

Adapun Marzuki ALie didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.

Moeldoko pun menyampaikan sambutannya usai ditetapkan sebagai ketua umum.

Ia menyampaikan sambutannya via sambungan telepon.

"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati keputusan Saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," ucap Moeldoko lewat sambungan telepon. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)

Baca juga: Sering Menangis Sendirian Sejak Terpapar Covid, Ashanty Berdoa Minta Disembuhkan Atau Dicabut Nyawa

Baca juga: Cerita Ketua DPC Demokrat Ditawari Uang Rp 100 Juta Ikut KLB, Katanya 2024 Calonkan Anak Presiden

Baca Juga Lainnya:

Baca juga: Ikut Rakyat Melawan Junta Militer, Ratusan Polisi Myanmar Membelot 

Baca juga: Setelah Jokowi Serukan Benci Produk Asing, Pemerintah Sepakat Impor Beras 1 Juta Ton

Baca juga: Jaringan Aneuk Syuhada Langsa Tolak Rencana Aksi Turunkan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar