Sebut KLB Partai Demokart Ilegal, Bupati Lebak: Kalau Perlu Santet Banten Akan Dikirim ke Moeldoko

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten, yang juga Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menolak KLB yang diadakan di Sumut.

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Muhammad Hadi
Tribunnews.com
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan KSP, Moeldoko 

Saiful mengatakan, proses jalur hukum bisa memakan waktu lebih lama dan bahkan hingga tahun 2024.

“Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?,” ungkapnya.

Ia pun mengakatan elektabilitas Partai Demokrat tidak akan bisa besar pada tahun 2024 nanti.

Partai Demokrat juga tidak akan bisa besar dan bahkan menjadi yang terbesar seperti tahun 2009 lalu jika tanpa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu?,” ujarnya yang penuh keraguan terhadap Moeldoko.

Baca juga: Di Tengah Kisruh Partai Demokrat, Foto Moeldoko Cium Tangan SBY Viral di Medsos

Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini mencontohkan seperti kepemimpinan para mantan jenderal TNI lainnya.

“Seperti mantan jenderal-jenderal lainnya mimpin partai, KSP (Moeldoko) ini tak lebih dari Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai,” jelasnya.

Bisa jadi, menurut kacamata Saiful Mujani, Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Moeldoko bisa bernasib sama dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

“Akibatnya, 2024 Partai Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu.

Ia pun mengatakan, hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh Partai Demokrat itu sendiri.

“Partai Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. Backsliding (kemunduruan) demokrasi Indonesia makin dalam,” paparnya.

Baca juga: Jokowi Berpotensi Terseret Kisruh Dualisme Demokrat, KOMBATAN Minta Moeldoko Dicopot dari KSP

Saiful pun menuturkan, pelemahan demokrasi di Indonesia bisa dihentikan dengan cara  negara tidak ikut campur dalam internal partai.

“Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi,” pungkasnya. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)

Baca juga: Ini Jumlah Harta Kekayaan Moeldoko, Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB

Baca Juga Lainnya:

Baca juga: BBM Telat Dipasok, Puluhan Kendaraan Bertahan di SPBU Nagan Raya

Baca juga: Dipanggil tak Menyahut, Ayah Intip Anak dari Lubang Pintu Kamar, Terkejut Lihat Putrinya

Baca juga: Menantu Bunuh Mertua, Masukkan Racun Biawak ke Masakan Pindang, Pelaku Sakit Hati Sering Dimarahi

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved