Breaking News:

Salam

Konflik Demokrat Adalah Taruhan Sikap Berdemokrasi

Pemerintah hingga Minggu (7/3/2021) masih mencatat secara resmi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Thumbnail Youtube Serambi On TV
Mahfud MD angkat bicara terkait polemik Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 

Pemerintah hingga Minggu (7/3/2021) masih mencatat secara resmi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. "Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada," kata Menko Polhukam,  Mahfud MD.

Pemerintah sejauh ini tidak bisa menghalangi pelaksanaan kongres luar biasa ( KLB) kubu kontra AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pandangan pemerintah, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.

Karena itu, pemerintah tidak bisa menghalangi acara tersebut karena sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. "Di situ dikatakan bahwa boleh kok orang berkumpul mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu," kata Mahfud.

Pemerintah pun belum bisa menilai sah tidaknya pelaksanaan KLB kubu kontra AHY selama belum ada laporan yang diterima pemerintah. Karena itu, dengan belum adanya laporan resmi dari acara tersebut, KLB kubu kontra AHY tidak ada masalah hukum hingga kini.

"Sehingga kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang, Medan? Bagi pemerintah kita tidak berbicara sah dan tidak sah sekarang karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi enggak ada masalah hukum sekarang," imbuh Mahfud.

Dan, publik melihat ada beberapa catatan  penting dari pernyataan pemerintah yang sangat normatif itu. Pertama, pemerintah belum menganggap ada agenda yang diklaim sebagai KLB Demokrat. Pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum sesudah ada laporan bahwa itu KLB.

Kedua, pemerintah menyatakan punya cara penyelesaian konflik Partai Demokrat jika sudah dilaporkan secara hukum. Penyelesaiannya merujuk Undang-Undang Partai Politik serta berdasarkan AD ART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Bagi pemerintah, AD ART yang terakhir itu adalah AD ART yang diserahkan tahun 2020, bernomer MHH 9 Tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020.

Ketiga, pemerintah tidak melindungi ataupun mengawal acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara yang salah satu keputusannya adalah memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Terhadap KLB Partai Demokrat itu, mengundang banyak pandangan pro dan kontra. Namun, para pakar politik dan kalangan akademisi lebih banyak melihat acara yang diklaim sebagai KLB itu bukan saja ingin melumpuhkan AHY, tapi lebih dari itu adalah mengabaikan etika berdemokrasi. Mungkin, karena sepandangan dengan itu pula, maka pimpinan puncak Partai Aceh (lokal) dua hari lalu menyambangi AHY di Jakarta sebagai pemberian dukungan moral.

Terkait KLB Partai Demokrat, Ainur Rafiq Sophiaan, seorang akademisi menulis, “Demokrasi  kita ada di ambang kematian. Sakaratul maut. Demikian salah satu clometan  netizen di salah satu akun medsos. Tentang apalagi kalau bukan Kongres Luar Biasa – oleh netizen juga diplesetkan Kongres Liar Biasa.”

“Kini penonton panggung politik Indonesia tengah penasaran sambil menahan tawa ; apakah Kemenkumham sebagai keeper legalitas parpol akan menerima hasil KLB  dan menilainya legal?  Jika menilik pernyataan Prof Dr Mahfudl MD (ingat beliau Profesor ya)  selaku atasan Menkumham  tampaknya AHY boleh optimistis. Namun, siapa tidak tahu panggung politik kita pinjam bahasa Achmad Albar adalah panggung sandiwara. Semua bisa terjadi. Semua bisa tak terjadi. Pagi tempe, sore kedelai. Siang gule, malam sate.

You can buy everything in Indonesia, kata banyak ekspatriat yang sudah lama bekerja di sini. Mulai hamburger sampai peraturan perundangan bisa Anda beli eceran atau grosir.”

Kita melihat, saat ini pemerintah harus menunjukkan sikap politiknya yang tegas agar demokrasi di negeri ini berkembang sebaik-baiknya dengan tetap menghargai etika.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved