Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA), Irwandi Yusuf memberi Surat Peringatan (SP) pertama kepada lima anggota DPRA dari partai tersebut.

Surat yang diteken Irwandi bersama Sekjen PNA, Miswar Fuady itu dikeluarkan pada 5 Maret 2021.  

Mereka yang menerima SP pertama yaitu Safrijal (Ketua Fraksi PNA di DPRA), Mukhtar Daud, Tgk Haidar, Samsul Bahri, dan M Rizal Falevi Kirani.

Sementara Darwati A Gani yang merupakan istri Irwandi Yusuf tidak diberikan surat peringatan tersebut.  

Ketua DPP PNA, Tgk Nurdin Ramli saat dikonfirmasi Serambinews.com, Minggu (14/3/2021), mengatakan, SP pertama itu diberikan kepada kelimanya karena sudah melakukan pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan PNA.

Baca juga: Polisi Lakukan Penyelidikan Terkait Kasus Wanita Paruh Baya Meninggal Tersetrum

Baca juga: Persiraja Siap Beri Kesempatan Pemain Muda ‘Merumput’ di Piala Menpora, Begini Ulasan Hendri Susilo

Baca juga: Ngeri! Kepala & Tubuh Pengendara Sepmor Dilindas Truk, Begini Kronologis Kecelakaan di Aceh Tamiang 

Tgk Nurdin mengungkapkan, ada dua bentuk pembangkangan yang dilakukan kelima anggota DPRA dari PNA itu sehingga Irwandi Yusuf mengeluarkan SP pertama.

Kedua bentuk pembangkangan dimaksud seperti tertulis dalam surat yang diberikan kepada penerima dan juga diperoleh oleh Serambinews.com.  

Yaitu menolak memberikan dana kontribusi selaku anggota Fraksi PNA DPRA ke rekening resmi atas nama DPP Partai Nanggroe Aceh dan menandatangani surat kesepakatan bersama anggota DPRA Fraksi PNA pada 30 Desmeber 2020.

Selain itu, menolak hadir berkunjung ke Ketua Umum Irwandi Yusuf yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung sebagaimana undangan DPP PNA Nomor 533/DPP-PNA/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.

“Khusus Darwati tidak diberikan SP pertama karena melakukan kunjungan ke ketua umum dan juga tidak menandatangani surat kesepakatan bersama untuk mengirimkan dana 30% kontribusi partai ke rekening PNA,” ungkapnya.

Baca juga: Pemekaran Wilayah Bisa Jadi Pemicu Utama Sengketa Tanah

Baca juga: Para Pemilik Sertifikat HGB Harus Perpanjang Sebelum Tiga Tahun Berakhir

Baca juga: Partai Golkar Gelar Muscam se-Banda Aceh, Sabri: Pengurus Harus “Panaskan Mesin”

Surat itu juga ditembuskan ke Ketua Majelis Tinggi PNA, Ketua Dewan Penasihat PNA, Ketua Komisi Pengawas PNA, dan Ketua Mahkamah PNA.

“Padahal tujuan kita mengundang teman-teman ke Bandung untuk bersilaturahmi dan memperkuat konsolidasi partai,” tukas Tgk Nurdin.(*)