Polemik Pilkada Aceh
Komisi I DPRA Minta Penegasan soal Pilkada Aceh 2022, Begini Tanggapan Azis Syamsuddin
Dalam pertemuan itu, Azis Syamsuddin didampingi oleh Ilham Pangestu, anggota DPR RI asal Aceh dari Partai Golkar.
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Zaenal
"Keputusan di tangan Pemerintah berikut perangkatnya. Sampai sekarang belum ada keputusan. Tapi nanti dalam pertemuan konsultasi, akan kami sampaikan hal ini," kata Azis Syamsuddin.
Azis mengaku sudah mendapat gambaran perihal Pilkada Aceh 2022 dengan berlandaskan pada UUPA.
"Saya akan laporkan hal ini ke Ibu Ketua DPR," lanjut Azis yang menerima delegasi Aceh di ruang konsultasi Wakil Ketua DPR.
Azis Syamsuddin mengatakan, dua bulan lalu dirinya sempat bertemu Gubernur Aceh, tapi tidak menyinggung soal Pilkada.
"Saya justru sampaikan soal jabatan Wagub Aceh yang kosong. Soal Pilkada ini saya baru tahu," ujar politisi senior Partai Golkar ini.

Kamaruddin Andalah, Staf Ahli Gubernur Aceh menyampaikan hal senada.
Antara DPR Aceh dan Pemerintah Aceh sudah sepakat bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan pada tahun 2022.
Gubernur sudah menyurati Mendagri untuk melaksanakan Pilkada dan penjabaran penggunaan anggaran.
"Tapi itu yang belum ada dari Mendagri. Karena itu minta pimpinan DPR RI mendorong Mendagri mengeluarkan surat persetujuan dan penjabaran penggunaan anggaran," ujar Kamaruddin Andalah.
Baca juga: Gubernur Aceh Satu Suara Inginkan Pilkada Aceh 2022
Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dukung Pilkada Aceh 2022
Sikap PAN
Anggota Komisi I DPRA dari Partai Amanat Nasional (PAN), Fuadri mengatakan, apa yang sudah dituangkan dalam UU 11/2006 hendaknya dapat dilaksanakan sebagaimana sudah tertuang dalam UU tersebut.
Sehingga tidak terjadi polemik antara Aceh dan Jakarta.
"Sikap DPP PAN adalah Pilkada nasional tahun 2024. Tapi di Aceh PAN menghormati dan mendukung Pilkada Aceh 2022. Dan semua partai nasional bersikap sama untuk Aceh sesuai UUPA," ujar Fuadri.
Baca juga: Plt Ketua KPU: Pilkada Tetap 2024, untuk Aceh Tunggu Sikap Presiden
Golkar
Anggota Komisi RI Partai Golkar, Nuraini Maida menambahkan Komisi I DPRA ke Jakarta dalam rangka mengemban amanah rakyat Aceh yang menginginkan Pilkada Aceh dilaksanakan pada tahun 2022.