Breaking News:

Salam

Myanmar Kian Panas, Kapan Asean Bersikap?

Aksi polisi dan tentara Myanmar yang menembak mati hampir seratus demonstran pemrotes kudeta militer negara itu dinilai sangat kejam

AFP/STR
Para demonstran anti-kudeta berlarian dari tembakan gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan keamanan di Mandalay, Myanmar, Senin (15/3/2021). 

Aksi polisi dan tentara Myanmar yang menembak mati hampir seratus demonstran pemrotes kudeta militer negara itu dinilai sangat kejam sehingga menimbulkan keprihatinan internasional, termasuk para mahasiswa di Aceh. Dua hari lalu, di Lhokseumawe, para mahasiswa dan pemuda yang menamakan diri Dewan Kerja Hak Asasi Manusia menggelar aksi solidaritas untuk perjuangan demokrasi di Myanmar.

Mereka mnengecam sikap militer dan polisi Myanmar yang telah menembak hingga tewas puluhan orang pengunjuk rasa serta menahan tiga ribuan orang lainnnya. Para pengunjuk rasa di Lhokseumawe juga meminta penguasa militer Myanmar segera membebaskan tahanan politik.

Sebagaimana kita ketahui, Januari 2021 militer Myanmar melakukan kudeta dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint, hanya beberapa jam sebelum dimulainya sesi pertama parlemen baru. Militer kemudiannya memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Menanggapi kondisi itu, Sekretaris Jenderal PBB mendesak semua elit militer Myanmar mematuhi norma-norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu November 2020. Semua sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada.

Untuk diketahui, warga Myanmar pergi ke tempat pemungutan suara pada 8 November 2020. Mereka memberi Suu Kyi dan NLD mandat kembali memimpin negara dalam pemilu paling menentukan dalam sejarah pasca-kemerdekaan negara itu. Hasilnya, NLD berhasil menang telak melawan USDP (partai dukungan militer). Dari 476 kursi di parlemen, USDP hanya mendapatkan 33 kursi, sedangkan NLD meraih 396.

Hal ini memberi NLD kendali penuh di badan legislatif, sesuatu yang sekarang dituding militer sebagai aturan anti-demokrasi satu partai yang bertentangan dengan semangat dan tujuan para perumus militer di Konstitusi 2008. Namun, militer menganggap pemilu November 2020 itu curang dan kemudiannya terjadilah kudeta.

Kudeta itu mendapat respon negatif dari berbagai kalangan internasional. Namun, negara-negara Asean terpaksa diam karena hal itu harus dilihat sebagai urusan dalam negeri Myanmar. Sedangkan di dalam negeri yang dulu kita kenal bernama Burma itu, rakyat mulai turun ke jalan memprotes pengambilalihan keuasaan sipil secara paksa oleh militer.

Hari demi hari jumlah pengunjuk rasa terus ramai dan meluas di berbagai kota negara anggota Asean tersebut. Tapi, polisi dan tentara menghadapi para pejuang demokrasi itu dengan senjata dan mesin perang. Kabar terakhir dua hari lalu, lebih 2.000 orang sudah ditangkap dan ditahan, serta sekitar 90 orang lainnya tewas tertembak.

Unjuk rasa para mahasiswa serta aktvis HAM dan demokrasi di berbagai negara mempertanyakan sikap negara-negara, khususnya Asia Tenggara dalam merespon situasi politik di Myanmar. Dunia dianggap diam terhadap kekerasan yang dialami para pengunjuk rasa di Myanmar.

Kita memahami apa yang diinginkan para mahasiswa dan aktivis HAM & demokrasi di berbagai negara. Tapi, kita juga tahu bahwa setiap negara yang memiliki kepentingan dengan situasi di Myanmar, krisis usai kudeta militer memunculkan persoalan yang sangat amat sulit.

Respons negara-negara dengan kekuatan militer dan ekonomi adidaya menarik banyak perhatian. Sanksi dijatuhkan pemerintah Amerika Serikat. Uni Eropa juga mempersiapkan sanksi untuk Myanmar. China hanya mengeluarkan pernyataan diplomatis yang sebenarnya bisa ditebak. Mereka mendesak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara damai.

Namun China mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan agar prinsip demokrasi kembali ditegakkan di Myanmar.

Asean tidak satu pendapat terkait Myanmar. Thailand, Vietnam, Kamboja, dan pada awalnya bahkan Filipina, yang pernah menjadi negara anggota paling liberal dalam bidang hak asasi manusia dan demokrasi, menolak mengkritik kudeta itu. Singapura mengeluarkan pernyataan lebih berani dengan menyebut penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa di Myanmar sebagai tindakan yang "tidak bisa dimaafkan". Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved