Kenaikan Pangkat Tepat Waktu, Reformasi Birokrasi yang Pantas Disyukuri

Oleh  Muhammad Iswanto*)

Kantor Gubernur Aceh tampak lebih menggeliat pada Kamis kemarin (18/3/2021).

Orang-orang dengan batik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terlihat telah mengantri di halaman tengah komplek kantor gubernur sejak pukul 7 pagi.

Mereka adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Besar, Pemko Banda Aceh dan Kota Sabang.

Itu adalah momen di mana mereka menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun dan Kenaikan Pangkat.

Pembagian SK tahun ini dilakukan bahkan sebelum bulan April.

Lebih cepat dari seharusnya.

Pemandangan itu sejatinya telah menjadi hal lumrah sejak dua tahun terakhir.

Tahun lalu, hal serupa juga berhasil dilakukan tepat waktu.

Bahkan SK untuk ribuan ASN lainnya di pelosok kabupaten dan kota diantar langsung untuk diserahkan oleh Sekda Aceh.

Reformasi Birokrasi

Di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah reformasi birokrasi memang menjadi salah satu target dalam upaya menyuguhkan pelayanan maksimal dan terbaik bagi segenap warga.

Dibantu Sekda Aceh Taqwallah, Gubernur Nova terus membenahi sejumlah "tradisi" tak elok yang telah membudaya di berbagai sektor pelayanan publik Aceh.

Tujuannya, agar pelayanan tak lagi merayap lambat.

Penyerahan SK pensiun dan kenaikan pangkat tepat waktu adalah salah satu contohnya.

Bahkan tak hanya penyerahan SK yang tepat waktu, proses pengurusannya juga disederhanakan dan dijamin bebas praktik percaloan dan pungutan liar.

Baca juga: Setelah Penerapan Program BEREH, Sekda Aceh Ajak Tingkatkan Mutu Pelayanan

Baca juga: Gerakan BEREH dan Evaluasi Dana Desa, Sekda Aceh: Tingkatkan Lagi Pelayanan Agar Masyarakat Puas

Berbenah dari dalam

Sekretariat Daerah Aceh adalah lokasi pertama yang merasakan hasil reformasi birokrasi yang dijalankan Gubernur Aceh.

Pembenahan dan penyederhanaan birokrasi dilakukan di sini untuk memaksimalkan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administrasi terbaik.

Jika pembaca berkunjung ke Gedung Sekretariat Daerah Aceh (Komplek Kantor Gubernur Aceh) tentu bisa menyaksikan langsung pembenahan yang dilakukan.

Mulai dari pemanfaatan gedung secara maksimal hingga memastikan seluruh ASN-nya bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pemanfaatan gedung yang maksimal dilakukan dengan merenovasi ruang kerja, seperti pembatas ruangan yang disekat memakai kaca transparan; sehingga masing-masing pimpinan bisa dengan mudah memantau pekerjaan bawahan.

Bahkan ruang kerja Sekda, para asisten dan kepala Biro juga demikian; sehingga tak ada lagi "celah bermain rahasia" yang bisa dijalankan.

Sebaliknya, para ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga tidak bisa lagi sekedar mengandalkan "jurus sulap" untuk mengelabui pimpinan.

Mereka telah dibekali dengan draf tugas dan hasil yang harus dicapai yang akan dipantau berkala oleh pimpinan.

Baca juga: Menggapai Aceh Bereh  

Pengambilan Sumpah Pegawai Kontrak

Sebanyak 9.499 orang tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan Pemerintah Aceh tahun 2021 mengikrarkan sumpah kerja di Gedung Serbaguna, Setda Aceh pada Selasa lalu (2/3/2021).

Kegiatan itu juga diikuti secara virtual oleh tenaga kontrak dari Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di luar provinsi dan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah di kabupaten/kota.

Dinas-dinas dan instansi yang mempekerjakan tenaga kontrak juga melakukan hal yang sama.

Pengambilan sumpah bagi tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh ini merupakan kali pertama dilaksanakan.

Sebelumnya, pembagian SK kerja tahunan tenaga kontrak dilakukan begitu saja tanpa disertai pengambilan sumpah.

Pelaksanaaan sumpah itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin komitmen para tenaga kontrak untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih bertanggung jawab dan profesional.

Selain itu pengambilan sumpah juga sebagai bentuk kesepakatan bahwa para tenaga kontrak akan senantiasa berusaha memenuhi standar kerja serta meningkatkan kompetensi profesi sesuai jenis pekerjaan.

Dan yang juga tak kalah penting adalah untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kontrak pada Pemerintah Aceh akan menjauhi segala sikap dan perbuatan yang mengarah pada terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Baca juga: Pemerintah Aceh Lanjutkan Perpanjang Kontrak 9.499 Orang Tenaga Kontrak Non-PNS

Kabupaten Kota Ikut Berbenah Birokrasi

Berawal dari Komplek Kantor Gubernur, pembenahan terus menjalar ke dinas-dinas di tingkat provinsi hingga kabupaten kota.

Bahkan mencoba menyasar jauh ke pelosok-pelosok kecamatan.

Upaya itu dikampanyekan salah satunya melalui gerakan BEREH, sebuah akronim dari Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau.

Gerakan itu menyasar seluruh kantor pemerintahan hingga tingkat kecamatan, dan bahkan ke Sekolah Menengah Atas.

BEREH dicetus oleh Gubernur Nova yang kemudian dijalankan dan dikawal oleh Sekda Taqwallah.

Gerakan itu juga menitikberatkan pada pembentukan kesadaran akan pentingnya menjalankan tugas secara bertanggungjawab.

Dalam penjabarannya, BEREH juga mendorong penyederhanaan birokrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal dan bertanggung jawab.

Di lain sisi, upaya memberikan pelayanan bagi masyarakat juga diupayakan melalui berbagai cara.

Salah satunya dengan membantu PMI dalam memastikan ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Cara yang dilakukan Gubernur Aceh adalah dengan menggagas Aksi Donor Darah ASN Pemerintah Aceh. Aksi donor darah itu digagas awal Mei tahun lalu; dan hingga pertengahan Maret tahun ini telah berhasil mengumpulkan 8 ribu kantong darah.

Aksi donor darah secara sukarela ini digagas lantaran seringnya terjadi kekosongan stok darah di rumah sakit di Aceh.

Data PMI mencatat, sejak digagas pada Mei hingga Desember 2020 lalu, aksi donor darah ASN Pemerintah Aceh dan personil TNI sudah mampu memenuhi 70 persen kebutuhan darah di Bumi Serambi Mekah.

Angka itu belum lagi ditambah dengan donor darah yang dilakukan individu masyarakat.

Sejak digagas dulu, aksi donor darah ini telah menjadi agenda rutin dan masuk ke dalam kalender kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Setiap giliran donor tiba sesuai kalender, petugas PMI akan berkunjung ke SKPA untuk memfasilitasi donor darah.

Baca juga: Donor Darah Perdana di Tahun 2021, Baitul Mal Aceh Kumpulkan Darah 27 Kantong

Ikhtiar Tanpa Henti Pemerintah Aceh

Upaya sungguh-sungguh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlihat jelas dalam penanganan Covid-19 di Aceh.

Berbagai program diluncurkan dengan satu tujuan; memastikan keamanan masyarakat agar sebisa mungkin terhindar dari virus tersebut.

Gubernur Nova pada Januari lalu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/904 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat edaran itu dikeluarkan dalam rangka mengurangi penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, serta untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd imunity) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Surat itu ditujukan kepada bupati/wali kota, pimpinan instansi vertikal di Aceh, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Instansi Swasta dan Para Imuem Mukim serta Keuchik di seluruh Aceh.

Dalam surat tersebut Gubernur meminta para pihak untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat serta pentingnya vaksinasi Covid-19.

Jauh sebelumnya, Pemerintah Aceh juga telah mengerahkan berbagai daya dan upaya dalam menanggulangi pandemi Covid-19 sejak awal kemunculan virus tersebut pada awal tahun 2020 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.

Di antara langkah besar yang telah dilakukan adalah meluncurkan Gerakan Aceh Mandiri Pangan atau GAMPANG untuk mengantisipasi dampak terhadap ketersediaan bahan pangan akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya adalah Gerakan Gebrak Masker Aceh atau GEMA yang tujuannya mensosialisasikan pentingnya penggunaan masker untuk melindungi masyarakat dari ancaman covid-19.

Berikutnya menyusul Gerakan Nakes Cegah covid-19 atau GENCAR yang fokus untuk mendukung sistem kerja tenaga Kesehatan dalam pemulihan dan penanganan pasien.

Kemudian juga melahirkan Gerakan Masker Sekolah atau disingkat Gemas.

Gemas dikhususkan untuk melindungi para siswa dari kemungkinan tertular Covid-19 yang dilakukan dengan mengampanyekan pemakaian masker dan penerapan protokol kesehatan kepada siswa di seluruh Aceh.

Semoga pelayanan kepada masyarakat dapat terus maksimal selamanya

Berbagai upaya memaksimalkan pelayanan itu semata-mata dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan hak mereka sebagai warga negara.

Dalam hal ini, dukungan dan doa segenap masyarakat Aceh tentu merupakan kunci keberhasilan kerja pemerintah.

Untuk itu sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol di Sekretariat Daerah Aceh, saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kerja-kerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi kita semua.

Mari senantiasa bersyukur dan berdoa agar kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam melalui berbagai persoalan.

Amin Ya Rabbal Alamin.

*) PENULIS, Muhammad Iswanto SSTP MM adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.