Breaking News:

Salam

Bimtek Keuchik Dianggap Pemborosan Dana Desa

Sedikitnya, 650 keuchik (kepala desa) dan badan permusyawaratan kute (BPK) dari Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) telantar satu hari

FOR SERAMBINEWS.COM
Ratusan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) asal Aceh Tenggara yang hendak berangkat Bimbingan dan Teknis (Bimtek) Ke Lombok, diduga telantar di Bandara Kualanamo Medan, Senin (22/3/2021). 

Sedikitnya, 650 keuchik (kepala desa) dan badan permusyawaratan kute (BPK) dari Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) telantar satu hari di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (22/3/2021). Para keuchik dan BPK itu rencananya akan berangkat ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengikuti kegiatan pelatihan bimbingan dan teknis (Bimtek). Selain keuchik dan BPK, Bupati Agara Drs Raidin Pinim juga berangkat bersama ajudannya dan sudah tiba di Lombok pada hari itu.

Kegiatan bimtek ke Lombok itu diikuti 325 desa dari 16 kecamatan di Agara. Jumlah peserta dari setiap desa sebanyak dua orang. Untuk keperluan bimtek ini, setiap desa menyetorkan anggaran sebesar Rp 30 juta. Anggaran Rp 30 juta per desa  ditransfer langsung oleh desa ke pihak ketiga (penyelenggara) di Jakarta.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk belajar mengembangkan objek wisata di masing-masing desa sehingga diharapkan bisa menambah pemasukan bagi desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kita melihat, soal tertundanya keberangkatan itu, sebetulnya hanya masalah teknis pengaturan oleh pihak penyelenggara dan perusahaan penerbangan. Yang justru mendapat sorotan adalah mengenai tujuan bimtek itu sendiri. Akan sangat bermanfaatkah, atau sekadar menghabiskan dana yang mencapai Rp 9,75 miliar.

Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani menyayangkan kegiatan itu. Menurutnya, kegiatan yang dilabel bimtek ini tak lebih hanya akan menghabiskan anggaran, tanpa memberi manfaat berarti bagi pengembangan desa. Ia menyebutkan, dengan anggaran yang harus dikeluarkan per desa mencapai Rp 30 juta, jika dikalikan dengan jumlah desa seluruhnya 325, berarti ada Rp 9,75 miliar uang dihabiskan untuk kegiatan tersebut. “Bayangkan uang sebanyak itu habis tanpa manfaat. Sangat disayangkan. Nah sekarang pertanyaannya, apa urgensinya kegiatan bimtek itu? Apa manfaatnya bagi desa?”

Anggota DPRA ini melihat, jika tujuan bimtek itu adalah untuk mengembangkan kegiatan pariwisata desa, tidak semua desa di Agara cocok untuk pengembangan pariwisata. Karena itu ia yakin banyak desa di Agara tidak akan mendapatkan manfaat dari bimtek ke Lombok.

“Saya bukan tidak setuju bimtek. Tapi harus disesuaikan dengan potensi desa. Misalnya Desa Ketambe, itu cocok ikut bimtek pengembangan pariwisata, oke, silahkan ikut bimtek. Tapi kan tidak semua desa di sana (Agara) memiliki potensi pariwisata, makanya tidak perlu ikut-ikutan bimtek ke Lombok,” pungkas Falevi.

Ia malah curiga, jangan-jangan para keuchik itu memang dipaksa pihak-pihak tertentu untuk ikut bimtek ke Lombok, meskipun tidak ada manfaatnya bagi desa. Tujuannya tak lain untuk mencari keuntungan dari besarnya alokasi dana desa yang diberikan untuk Aceh. “Ini perlu diusut, kami akan panggil Kepala DPMG Aceh (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong),” tukasnya.

Kita setuju itu dipersoalkan oleh DPRA sehingga jelas duduk persoalannya. Sebab, kitan yakin bukan hanya Keuchik di Aceh Tenggara yang memogram Bimtek, kabupaten/kota lainnya juga pasti ada.

Di luar pandangan anggota dewan itu, kita mempertanyakan mengapa Bimtek itu harus jauh-jauh ke Lombok. Selain mengeluarkan biaya yang sangat banyak, mobilisasi para kepada desa dan BKD ke sana sangat berisiko di tengah pandemi ini. Syukur pula kalau Bimteknya berkualitas, tapi beberapa mantan peserta Bimtek mengatakan, entah siapa-siapa kadang-kadang narasumbernya, dan materinya itu-itu saja.

Justru itulah, guna mencegah risiko penyebaran Covid-19 sekaligus mencegah pemborosan dana desa, bukankah Bimtek itu sebaiknya diselenggarakan di masing-masing daerah saja dengan mendatangkan instruktur handal dari Jakarta atau lainnya?     

Kita masih mencatat, tahun lalu, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, "Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa terutama golongan terbawah tanpa ada yang terlewat. No one left behind. Kemudian, dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) desa." Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved