Bawa Senapan dan Peluncur Granat, 10 Pria Bersenjata Menyerah Kepada Polisi Bangsamoro

SERAMBINEWS.COM - Setidaknya sepuluh pria bersenjata menyerahkan diri kepada polisi di Daerah Otonomi Muslim Bangsamoro, Filipina, Kamis (26/3/2021).

Andih Anso yang memimpin kelompok tersebut mengatakan, mereka memutuskan untuk menyerah setelah campur tangan pejabat pemerintah otonom Bangsamoro di Filipina selatan, lapor harian lokal Filipina, Phil Star.

Mereka menyerahkan senjata api termasuk satu senapan kaliber 50, tiga peluncur granat, dan dua granat 40 milimeter kepada polisi Bangsamoro.

Anso mengatakan mereka memutuskan untuk menyerah melalui perantaraan dua pejabat Daerah Otonomi Muslim Bangsamoro di Mindanao, yaitu Mayor Polisi. Esmael Madin dan Kolonel Polisi Tom Tuzon, serta petugas provinsi CIDG untuk Zamboanga del Sur, Letnan Polisi Gurun. Cyrus Belarmino.

Mantan pria bersenjata itu berasal dari Parang, sebuah kota pesisir di distrik pertama Maguindanao di mana pemerintah daerah membantu orang-orang bersenjata itu untuk melanjutkan kehidupan normal.

"Mereka tidak memiliki kasus kriminal sehingga tidak ada masalah membantu mereka kembali ke masyarakat arus utama untuk memulai hidup dari awal lagi," kata seorang pejabat polisi.

Anso dan kelompoknya dikatakan sebagai pengikut mantan walikota yang tewas dalam operasi anti-narkotika di Kota Cotabato sekitar tiga tahun lalu.

Baca juga: Ratusan Ribu Muslim Filipina Konvoi, Minta Duterte Perpanjang Masa Transisi Pemerintahan Bangsamoro

Baca juga: Otonomi Bangsamoro Filipina Telah Capai Enam Keuntungan, Kata Negosiator Perdamaian Asal Turki

Rencana Mengakhir Pemberontakan Lokal

Sementara itu, anggota Satgas Bangsamoro untuk Mengakhiri Konflik Bersenjata Lokal (BTF-ELAC) telah menyelesaikan lokakarya untuk mengakhiri pemberontakan di wilayah Bangsamoro.

Dalam lokakarya yang berlangsung dua hari, dari tanggal 24-25 Maret, Anggota BTF-ELAC merumuskan kerangka kerja dan rencana implementasinya kegiatan untuk mengakhiri pemberontakan di wilayah Bangsamoro.

“BTF-ELAC dibentuk melalui Executive Order No. 0010 yang ditandatangani oleh Ketua Menteri Bangsamoro Ahod Ebrahim pada tanggal 30 Oktober 2020,” demikian dilansir website Pemerintahan Bangsamoro (bangsamoro.gov.ph), Jumat (26/3/2021).

Satgas ini diberi mandat untuk menyusun rencana induk tentang bagaimana mengimplementasikan tujuan dari Perintah Eksekutif No. 70 ditandatangani oleh Presiden Rodrigo Duterte, di Daerah Otonomi Muslim Bangsamoro (BARMM).

Perintah Eksekutif ini bertujuan untuk melembagakan pendekatan 'Seluruh Bangsa' sebagai kebijakan pemerintah untuk mencapai perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.

BTF-ELAC diketuai oleh CM Ebrahim yang juga merupakan Menteri Keuangan dan Anggaran serta Manajemen.

Anggotanya termasuk Sekretaris Eksekutif dan Menteri Lingkungan Abdulraof Macacua, Menteri Pendidikan Mohagher Iqbal, Menteri Pemerintah Daerah Naguib Sinarimbo, Menteri Ketertiban Umum Hussein Munoz, Menteri Pekerjaan Umum Eduard Guerra, Menteri Pelayanan Sosial Raissa Jajurie, dan Menteri Pertanian Mohammad Yacob.

Baca juga: Pimpinan MILF Jabat Kepala Menteri Pemerintahan Bangsamoro, Mantan Kombatan Akan Masuk Parlemen

Gugus tugas tersebut juga terdiri dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Bangsamoro, Badan Pembangunan Bangsamoro, Kejaksaan Agung Bangsamoro, Kantor Penerangan Bangsamoro, dan Focal Person dari Angkatan Darat Filipina, Kantor Wilayah Kepolisian-BAR, dan Kantor Kepresidenan. Penasihat Proses Perdamaian.

Satgas tersebut terbagi dalam 12 cluster Lines of Efforts, yaitu: Pemberdayaan Pemerintah Daerah; Keterlibatan Internasional; Kerja Sama Hukum; Komunikasi Strategis; Layanan Dasar; Mata Pencaharian dan Pengentasan Kemiskinan; Manajemen Infrastruktur dan Sumber Daya; Perdamaian, Penegakan Hukum dan Dukungan Pembangunan; Kesadaran Situasi dan Manajemen Pengetahuan; Keterlibatan Perdamaian Lokal; E-CLIP, Program Amnesti, TUGON; dan Unifikasi Sektoral, Peningkatan Kapasitas, Pemberdayaan, dan Mobilisasi.

"Saya senang kita semua ada di sini sehingga kita bisa bekerja sama dalam EO 10 Berbagai kantor memiliki peran dalam menjawab tantangan konflik bersenjata di Bangsamoro," kata Menteri Sinarimbo dari MILG yang memimpin klaster Pemberdayaan Pemerintah Daerah.

Klaster tersebut memastikan bahwa unit pemerintah daerah, lembaga berbasis lokal, dan pemangku kepentingan lainnya memimpin dalam upaya pembangunan perdamaian di tingkat lokal.

“Impian kami, perjanjian damai yang kami tandatangani tanpa implementasinya akan terus berjalan, kami tidak akan bisa menunjukkan hasil yang bisa dibuktikan. Rakyat perlu melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam perjanjian damai yang kita tanda tangani, bukan pemerintahan yang kita jalankan,” lanjut Sinarimbo.

Baca juga: Referendum Bangsamoro Filipina: Siapa yang Keluar? Siapa yang Masuk?

MILG juga memimpin E-CLIP, Program Amnesti, cluster TUGON yang bertindak sebagai badan koordinasi pusat yang akan mengawasi upaya reintegrasi bagi anggota Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro (BIFF), Kelompok Maute, Kelompok Abu Sayyaf, serta anggota keluarga dekat mereka.

E-CLIP (Enhanced Comprehensive Local Integration Program) adalah bantuan paket lengkap pemerintah pusat kepada mantan pemberontak, sedangkan TUGON (Tulong mula sa Gobyernong Nagmamalasakit,) adalah intervensi kemanusiaan pemerintah Bangsamoro kepada mantan pemberontak di wilayah tersebut.

Sekretaris Eksekutif Macacua mengatakan di antara upaya penjaga perdamaian pemerintah daerah termasuk "menjadi satu dengan bangsa dalam mengatasi akar penyebab pemberontakan, gangguan internal, dan konflik bersenjata lainnya di wilayah tersebut."

Hal tersebut, kata dia, telah diformalkan melalui pembentukan BTF-ELAC.

“Prestasi kami dalam usaha (lokakarya) ini akan menjadi dasar dari upaya masa depan kami dalam membangun perdamaian,” kata Macacua seperti dikutip Kantor Informasi Bangsamoro.(Anadolu Agency/Serambinews.com)