Breaking News:

Salam

KPK Dorong Tumbuhnya Spirit Antikorupsi di Aceh

Hingga 25 Maret 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangani 14 kasus korupsi di Aceh dengan berbagai jenis dan modus

FOTO HUMAS USK
Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng(kanan), menyambut kedatangan Ketua KPK, Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi, di pelataran Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, untuk memberikan kuliah umum, Kamis (25/3/2021). 

Hingga 25 Maret 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangani 14 kasus korupsi di Aceh dengan berbagai jenis dan modus. “Jumlah itu sudah cukup untuk mengingatkan semua pihak di Bumi Serambi Mekkah ini agar tidak lagi melakukan perbuatan korupsi,” kata Ketua KPK, Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi, di Kampus Universitas Syiah Kuala (USK), Darussalam, Banda Aceh, dua hari lalu.

Firli berada di Kampus USK untuk memberi kuliah umum bertajuk ‘Pembekalan Antikorupsi bagi Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala’ kepada sekitar 1.000 mahasiswa. Dalam kualiahnya, Ketua KPK ini meminta pihak kampus untuk memahami modus korupsi agar terhindar sekaligus bisa mengingatkan lingkungan sekitar dari bahaya perbuatan korupsi, baik di lingkungan kampus sendiri, rumah, maupun sosial masyarakat. "Penting untuk menjadi pengingat adik-adik mahasiswa, nanti kalau sudah lulus dan bekerja. Sebesar apapun pendapatan kita tidak akan pernah cukup kalau mengikuti gaya hidup, bukan kebutuhan hidup," katanya.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, mahasiswa diminta turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan bernegara. “Mahasiswa adalah bagian dari anak bangsa yang harus turut memberi andil untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Caranya, dengan menjadi mahasiswa yang berintegritas dan jujur, demi memupuk sikap antikorupsi di masa mendatang."

Firli menjelaskan, sebab-musabab seseorang melakukan korupsi antara lain karena sifat keserakahan manusia, kesempatan yang dimiliki, sistem yang buruk, serta lemahnya integritas pada diri seseorang. Karena itu, perlu membangun integritas kampus dengan salah satunya menerapkan pendidikan antikorupsi. Ia juga mendorong civitas akademika universitas agar lebih berperan dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, pelibatan kampus berkorelasi positif terhadap penurunan angka korupsi di Indonesia. Karena itu, "Kami terus berupaya menekan angka korupsi di Indonesia dengan berbagai langkah, baik melalui pencegahan maupun tindakan tegas. Kami sadar tidak ada kesempurnaan, karena itu sangat berharap pihak kampus terus memberi rekomendasi dan formula, agar KPK lebih baik. USK walau jauh dari pusat, harus berkontribusi untuk kemajuan bangsa."

Kita sangat setuju pada pernyataan sekaligus peringatan Ketua KPK bahwa 14 kasus yang sudah ditangani KPK hendaknya menjadi pelajaran bagi Aceh agar tak ada lagi yang melakukan korupsi di Bumi Serambi Mekkah yang bersyariat Islam ini. Dengan sebutan Serambi Mekkah ditambah lagi daerah bersyariat Islam, mestinya berkorelasi pula dengan moral atau semangat antikorupsi.

Dalam perspektif itu, sebetulnya 14 kasus yang ditangani KPK dengan antara lain memenjarakan dua gubernur dan beberapa bupati, harusnya memang sudah cukup menjadi pelajaran bagi, terutama para birokrat dan eksekutif pemerintah di Aceh. Mungkin di Indonesia hanya Aceh yang dua gubernurnya dicokok KPK. Jadi, sekali lagi, Aceh memang sudah sangat cukup mendapat “pelajaran antikorupsi” dari KPK.

Sudah banyak orang yang mengingatkan bahwa perang terhadap korupsi di Indonesia tidak semata-mata menjadi urusan penegakan hukum, tetapi usaha semua elemen masyarakat. Penegakan hukum itu memiliki domainnya sendiri, akan  tetapi jauh lebih penting adalah kerja bersama kita sebagai bangsa bagaimana pemberantasan korupsi dan semangat antikorupsi itu menjadi budaya kita di masyarakat.

Budaya antikorupsi harus melekat sebagai nilai yang hidup di tengah masyarakat. Jika menjadi nilai maka apa pun tantangan dan godaan akan bisa teratasi. Jadi tugas ini melampaui yang kita sebut penegakan hukum. Maka penting sekali penanaman nilai kejujuran bagi masyarakat kita sehingga menjadi budaya bersama. Salah satu langkah terpenting dalam menegakkan budaya antikorupsi adalah contoh keteladanan atau yang lebih dikenal dengan istilah tone at the top. Istilah ini menggambarkan komitmen dari pimpinan tertinggi suatu organisasi ataupun institusi, lembaga, korporasi dan lain-lain dalam masalah keterbukaan, integritas dan kejujuran serta perilaku etis yang diperlukan untuk dapat menciptakan lingkungan pengendalian atau ‘control environment’.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved