Breaking News:

Opini

Pilkada Aceh: Dulu dan yang Akan Datang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh selalu memiliki banyak sisi menarik. Saat pilkada pertama 2006, alih-alih berpasangan

Pilkada Aceh: Dulu dan yang Akan Datang
SAIFUDDIN BANTASYAM

Saifuddin Bantasyam

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh selalu memiliki banyak sisi menarik. Saat pilkada pertama 2006, alih-alih berpasangan dengan calon wakil gubernur (cawagub) partai nasional (parnas) karena belum ada partai lokal, Irwandi memilih Muhammad Nazar (Ketua SIRA) sebagai cawagub. Lalu, dengan dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Humam Hamid (Unsyiah-sekarang USK) maju berpasangan dengan Hasbi Abdullah (mantan dosen FE USK yang dihukum penjara karena dianggap terlibat membantu Gerakan Aceh Merdeka-GAM).

Awalnya GAM diwakili Muzakir Manaf yang memimpin Komite Peralihan Aceh (KPA) memberi dukungan kepada pasangan ini, namun kemudian menariknya. KPA juga tak mendukung Irwandi-Nazar yang kemudian terpilih memimpin Aceh sampai 2011. Tetapi pilkada 2011 terpaksa diundurkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini bermula karena adanya gugatan Partai Aceh (PA-yang resmi menjadi partai lokal pada 2007) yang tak mendaftarkan pasangan saat waktu pendaftaran habis, menggugat ke MK agar MK membuka kembali pendaftaran.

Gugatan dikabulkan. Pilkada 2011 pun diundurkan ke 2012. Lalu, mendaftarlah Zaini Abdullah-Mualem dengan mengandalkan dukungan PA yang mayoritas di DPRA pada pemilu legislatif (pileg) 2009. Irwandi (yang membentuk Partai Nasional Aceh pada April 2012 dan menjadi Partai Nanggroe Aceh-PNA pada Mai 2017) sempat memerotes putusan MK yang membuka kembali pendaftaran itu namun memilih tetap maju bersama Muhyan Yunan, birokrat asal Aceh Selatan, sebagai cawagub. Nazar (Partai SIRA) juga maju bersama Nova (Partai Demokrat-PD). Hasilnya, Zaini-Muzakir terpilih untuk memimpin Aceh sampai 2017.

Dalam pilkada 2017, Irwandi-Nova berhadapan langsung dengan Mualem (yang pecah kongsi dengan Zaini) dengan cawagub TA Khalid (Partai Gerindra di bawah pimpinan Prabowo). Namun mereka gagal karena mayoritas pemilih memberi dukungan kepada Irwandi-Nova.

Hasil ini digugat oleh Muzakir namun gugatannya ditolak MK. Dalam

pemilu presiden (pilpres) 2019, Mualem memberi dukungan kepada Prabowo, sedangkan Irwandi mendukung Jokowi. Kontestasi politik di Aceh menjadi semacam laboratorium politik lengkap. Misalnya langsung majunya Irwandi dari kalangan GAM yang baru berdamai dengan RI pada Agustus 2005 tanpa menunggu terbentuknya partai lokal seperti amanah MoU Helsinki. Pada saat yang sama, ketidakakuran sepertinya juga terjadi sangat cepat antarelite GAM karena perbedaan sikap politik.

Lalu, saat pileg 2009, PA langsung meraih suara mayoritas, mendapatkan 38 kursi di DPRA. Sejumlah mimpi pun dimunculkan karena ada anggapan bahwa segalanya akan mudah membangun Aceh karena PA sebagai representasi GAM, yang dulu angkat senjata demi kesejahteraan rakyat Aceh, sudah menguasai DPRA. Apatah lagi Irwandi juga adalah dari kalangan GAM.

Bahwa Irwandi memilih Muhammad Nazar juga sebuah pilihan yang sangat pragmatis. Meskipun pada masa proses perdamaian, Nazar seperti tenggelam, namun Irwandi punya perhitungan bahwa rakyat akan menerima Nazar dengan mengingat jasanya saat memimpin SIRA.

Halaman
123
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved