Tata Kelola dan Sistem Akuntansi Masa Sultan Iskandar Muda dalam Perspektif Good Governance Modern

Refleksi Hari Pahlawan 10 November 2025

Oleh: Tuanku Warul Waliddin, S.E, Ak*)

Di tengah derasnya arus modernisasi dan digitalisasi keuangan negara, menarik jika kita menoleh
ke masa lalu — khususnya ke masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan
Sultan Iskandar Muda (1607–1636). 

Dalam berbagai catatan sejarah, Iskandar Muda dikenal bukan hanya sebagai panglima perang yang gagah, tetapi juga sebagai arsitek pemerintahan yang visioner, dengan sistem tata kelola dan pengelolaan keuangan kerajaan yang teratur, berwibawa, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana tersirat dalam naskah-naskah sejarah dan sumber tertulis klasik, Kesultanan Aceh pada masa Iskandar Muda merupakan kerajaan maritim yang maju, dengan struktur birokrasi pemerintahan dan keuangan yang mencerminkan bentuk awal dari apa yang kini kita sebut sebagai “akuntansi sektor publik”.

Sentralisasi dan Hierarki Tata Kelola Pemerintahan Iskandar Muda membangun pemerintahan yang terpusat namun berjenjang. 

Baca juga: Peran Besar Ulama Aceh, dari Masa Sultan Iskandar Muda

Sultan bertindak sebagai otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan fiskal dan politik. 

Di bawahnya, terdapat jaringan pejabat kerajaan seperti Uleebalang (kepala wilayah), Syahbandar (kepala pelabuhan), Orang Kaya (bangsawan ekonomi), dan Qadhi (hakim). 

Struktur ini bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi merupakan sistem manajerial yang memastikan arus informasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban berjalan secara vertikal.

Setiap pejabat memiliki kewajiban administratif untuk melaporkan hasil pengelolaan wilayahnya
— baik berupa hasil bumi, pajak, maupun pendapatan perdagangan — kepada pusat kerajaan. 

Hal ini menandakan adanya bentuk pencatatan dan pelaporan fiskal tradisional yang berfungsi mirip
seperti sistem pembukuan keuangan publik saat ini. 

Dalam konteks kekinian, pola tersebut sejalan dengan prinsip centralized treasury atau kas umum negara yang menjadi dasar sistem akuntansi pemerintahan modern.

Sumber Pendapatan Kerajaan: Fondasi Sistem Akuntansi Tradisional

Dalam naskah-naskah sejarah Aceh yang diabadikan oleh para penulis kolonial dan peneliti lokal,
seperti Denys Lombard dan A. Hasjmy, dijelaskan bahwa Sultan Iskandar Muda mengatur sumber
pendapatan kerajaan secara sistematis. 

Pendapatan Kesultanan Aceh pada masa itu terbagi menjadi tiga kategori besar:

1. Pendapatan dari Tanah (Land Revenue)