Bangsamoro

Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan Umumkan Perpanjangan Masa Transisi Bangsamoro

Sumber itu mengatakan, pekan lalu perwakilan Pemerintah Bangsamoro bertemu secara virtual dengan Presiden Duterte, anggota Kabinet, presiden Senat

Editor: Zaenal
Kolase Serambinews.com/Biro Komunikasi Presiden Filipina/Anadolu Agency
Kolase foto Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan penduduk Bangsamoro pawai dengan membawa bendera Bangsamoro. 

Dalam negosiasi itu, kedua belah pihak setuju untuk mengizinkan pemerintah transisi (BTA) mengendalikan pemerintahan di wilayah BARMM hingga tahun 2022.

Pada tahun 2022, diharapkan berlangsung pemilihan umum untuk memilih pemimpin baru secara demokratis yang melibatkan seluruh pemilih di wilayah Otonomi Muslim Mindanao (BARMM)

Tetapi dalam perjalanan, atau pada awal tahun 2021, muncul tuntutan untuk memperpanjang batas waktu transisi hingga 2025.

Hampir semua anggota parlemen pemerintahan transisi Bangsamoro (BTA) dengan suara bulat mendukung tuntutan tersebut.

Para penduduk di seluruh wilayah Mindanoe juga telah mengadakan pawai mendukung permintaan tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

Baca juga: Ratusan Ribu Muslim Filipina Konvoi, Minta Duterte Perpanjang Masa Transisi Pemerintahan Bangsamoro

Warga Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao, Minggu (21/3/2021), mengikuti konvoi perdamaian untuk mendukung kampanye perpanjangan masa transisi pemerintahan di wilayah tersebut hingga 2025.
Warga Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao, Minggu (21/3/2021), mengikuti konvoi perdamaian untuk mendukung kampanye perpanjangan masa transisi pemerintahan di wilayah tersebut hingga 2025. (ANADOLU AGENCY/BENYAMEN CABUNTALAN)
Warga Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao, Minggu (21/3/2021), mengikuti konvoi perdamaian untuk mendukung kampanye perpanjangan masa transisi pemerintahan di wilayah tersebut hingga 2025.
Warga Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao, Minggu (21/3/2021), mengikuti konvoi perdamaian untuk mendukung kampanye perpanjangan masa transisi pemerintahan di wilayah tersebut hingga 2025. (ANADOLU AGENCY/BENYAMEN CABUNTALAN)

Anggota Pemerintahan Bangsamoro saat ini meyakini bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai target yang ditetapkan sebelum pemilu dilaksanakan.

Setidaknya tujuh RUU telah diajukan di Kongres dan Senat - enam di antaranya meminta perpanjangan, sementara satu mendukung agar pemilihan diadakan pada waktu yang disepakati pada tahun 2022.

Kongres diharapkan melanjutkan negosiasi pada Mei ketika RUU tersebut akan diperdebatkan dan diharapkan untuk disahkan, kata sumber.

Tahun lalu, pemerintah otonom mengesahkan Kode Administrasi Bangsamoro dan mendeklarasikan tanggal 21 Februadi sebagai hari libur.(Anadolu Agency)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved