Bangsamoro
Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan Umumkan Perpanjangan Masa Transisi Bangsamoro
Sumber itu mengatakan, pekan lalu perwakilan Pemerintah Bangsamoro bertemu secara virtual dengan Presiden Duterte, anggota Kabinet, presiden Senat
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara pribadi akan bertemu dengan presiden Senat dan Ketua Kongres untuk memutuskan perpanjangan batas Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) hingga 2025, kata sumber seperti dilansir Anadolu Agency, Minggu (4/4/2021).
“Presiden Duterte sekarang akan memutuskan tentang perpanjangan BTA setelah 2022,” sumber pemerintah mengatakan kepada Anadolu Agency.
Sumber itu mengatakan, pekan lalu perwakilan dari Pemerintah Bangsamoro bertemu secara virtual dengan Presiden Duterte, anggota Kabinet, presiden Senat Filipina, dan ketua Kongres.
"Semua orang mendukung langkah untuk memperpanjang masa transisi dan mengadakan pemilu pada 2025," kata mereka.
"Hanya ada satu keberatan, yaitu dari gubernur provinsi Sulu (Bangsamoro)."
Baca juga: Bawa Senapan dan Peluncur Granat, 10 Pria Bersenjata Menyerah Kepada Polisi Bangsamoro
Baca juga: Otonomi Bangsamoro Filipina Telah Capai Enam Keuntungan, Kata Negosiator Perdamaian Asal Turki
Wilayah Bangsamoro
Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) didirikan pada 2019 setelah referendum populer yang menyepakati pembentukan wilayah otonomi Muslim yang lebih luas di selatan Filipina.
Wilayah yang memiliki nama resmi Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) ini berpenduduk hampir 5 juta orang yang merupakan etnis Moro dan sebagian besar beragama Islam.
Wilayah yang berpusat di Cotabato City, Maguindanao ini mencakup lima provinsi dan tiga kota, termasuk ibu kota.
Kelima provinsi dimaksud adalah yaitu Basilan , Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, dan Lanao del Sur.
Sementara tiga kota adalah Kota Cotabato (ibu kota BARMM), Kota Lamitan, dan Kota Marawi.
MILF memimpin perjuangan untuk wilayah otonomi itu sejak pertengahan abad ke-20, yang pada akhirnya menghasilkan pembicaraan damai dan pembentukan BTA setelah referendum pada 30 Januari 2019.
Baca juga: Referendum Bangsamoro Filipina: Siapa yang Keluar? Siapa yang Masuk?
Enam Jadi Tiga Jadi Enam
Selama proses negosiasi damai dengan pemerintah nasional Manila, atau sebelum Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) didirikan, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang dipimpin oleh Al-Hajj Murad Ebrahim, meminta masa transisi pemerintahan selama enam tahun.
Tetapi hasil negosiasi menghasilkan pemerintahan transisi selama tiga tahun di bawah Ebrahim, yaitu hingga 2022.
