23 Sekda Kabupaten/Kota Buat Target Pengurangan Penduduk Miskin Untuk Tahun 2021

Banyak program bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin, koperasi dan UMKM yang digulirkan pemerintah pusat untuk daerah, penyerapan atau realisasinya di Aceh masih redah.

Baca juga: 23 Sekdakab/Sekdako Se-Aceh Dipanggil ke Ruang Sekda Aceh, Ada Tim 9 Instansi Vertikal Pusat

Salah satu tujuan dari rapat koordinasi pengentasan kemiskinan Aceh, antara Tim 9 intansi vertikal pusat ( Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, Ditjen Keuangan Negara, Ditjen Bea Cukai, BPK, BPKP, BPS, BI dan OJK) dengan 23 Sekda Kabupaten/Kota yang difasilitasi Sekda Aceh, dr Taqwallah M.Kes.

Adalah untuk membantu daerah dalam memberikan kemudahan tata cara pencairan program dana bantuan modal kerja bagi masyarakat miskin, Koperasi dan UMKM.

Misalnya penyaluran dana kredit usaha tani (KUR) dari perbankan pemerintah, bantuan ultra mikro, tanpa agunan yang dilaksanakan PNM, Pajak Gadai dan lainnya.

Selain itu, bantuan dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM, kemudian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kemensos Rp 2.4 juta/KK.

Baca juga: Safaruddin Sebut Kualitas Pendidikan Pengaruhi Kemiskinan Aceh

Menurut penjelasan dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, Pak Syafriadi, realisasi program bantuan dana KUR, dana bergulir, ultra mikro, BPUM untuk modal kerja dan tambahan modal usaha tersebut di Aceh, masih berada di abawah 1 persen dari yang tersalur secara nasional.

Jadi kata Dadek, dengan adanya pertemuan ini, semua Sekda Kabupaten/Kota, telah mengatahui bahwa sumber dana pembiayaan bagi peningkatan pendapatan penduduk miskin di Aceh itu sangat banyak, cuma saja daya serapnya masih rendah.

Daerah perlu membuat perencanaan kerjanya bagaimana cara untuk memaksimalkan penyerapan dana bantuan itu, untuk modal usha pemberdayaan penduduk miskin di daerahnya agar pendapatannya naik dan mereka bisa ke luar dari lingkiran kemiskinan.(*)

Baca juga: Lowongan Kerja di BUMN, Sucofindo Buka Lowongan Untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya