Breaking News:

Berita Lhokseumawe

Ternyata Ini Penyebab Polsek Kuta Makmur dan Simpang Keuramat Kehilangan Kewenangan Penyidikannya

Minimnya jumlah laporan polisi di kedua Polsek tersebut mengakibatkan kewenangan untuk penyidikan dicabut.

SERAMBINEWS.COM/zaki
Kapolres Lhokseumawe, AKBP Eko Hartanto, SIK, MH. 

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Polsek Kuta Makmur dan Simpang Keuramat kini sudah tidak bisa lagi melakukan penyidikan kasus.

Minimnya jumlah laporan polisi di kedua Polsek tersebut mengakibatkan kewenangan untuk penyidikan dicabut.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Eko Hartanto membenarkan, bahwa kedua Polsek tersebut tidak lagi diberikan kewenangan melakukan penyidikan dan hanya boleh melakukan penyelidikan. 

Kapolres menyebutkan, ada beberapa alasan yang menjadi penyebab hingga mengakibatkan kedua Polsek yang terletak di wilayah Aceh Utara itu kehilangan fungsi penyidikan. 

Antara lain, karena minimnya masyarakat yang membuat laporan polisi atau LP dan tercatat dalam setahun hanya ada lima laporan pengaduan.

Baca juga: Nenek Hatizah, Pengrajin Atap Rumbia Gulung Tikar

Baca juga: Muchsin Kamal Penjual Senjata ke Penyerang Mabes Polri Jadi Tersangka, Kini Dijerat UU Darurat

Baca juga: DLH Nagan Raya Panggil 11 PMKS, Evaluasi Pengelolaan Limbah Pabrik

Kemudian jarak tempuh kedua Polsek itu pun sangat dekat dan terjangkau dengan Mapolres Lhokseumawe hanya memakan waktu 20 menit hingga 40 menit perjalanan saja.

“Jumlah tindak pidana minim di Polsek tersebut. Karena laporan polisi sangat minim hanya 5 LP per tahun, dan jarak dari Polsek tersebut juga masih terjangkau dengan Polres,” kata Kapolres Lhokseumawe, AKBP Eko Hartanto kepada Serambinews.com, Rabu (7/4/2021).

Sehingga secara otomatis, sambungnya, Polsek Kuta Makmur dan Polsek Simpang Keuramat hanya dapat berfungsi dalam tugas Harkamtibmas saja untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. 

Kapolres menerangkan, dalam wilayah hukum teritorial Polres Lhokseumawe terdapat sebanyak 13 Polsek dan ditambah tiga Subsektor yakni Subsektor Geredong Pasee, Nisam Antara, dan Banda Baro. 

Selain itu, yang paling mendasari hal itu perlu dilakukan adalah karena  berdasarkan surat Kapolri Nomor: Kep/613/2021, yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tanggal 23 Maret 2021.

Baca juga: Menteri Tjahjo Kumolo Larang ASN Mudik, Jika Nekat Akan Dipecat

Baca juga: PBB Sebut Megaproyek Mandalika Langgar HAM, Gusur Rumah dan Rampas Tanah Rakyat, Ini Respon Istana

Baca juga: Hafis, Top 10 Siswa Berprestasi Nasional Jadi Finalis Putra Kebudayaan Nusantara Aceh, Ini Profilnya

Dalam surat keputusan itu, Kapolri menetapkan sebanyak 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan.

“Termasuk di dalamnya sebanyak 80 Polsek di Aceh yang tersebar di seluruh kabupaten/kota,” papar Kapolres.

Dalam keputusan tersebut, Kapolri memperhatikan soal program prioritas Comamnder Wish pada 28 Januari 2021 lalu.(*)

Penulis: Zaki Mubarak
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved