Breaking News:

KPK Gagal Amankan Barang Bukti, Operasi Penggeledahan Diduga Bocor

KPK akan memanggil sejumlah pihak yang mengetahui dugaan hilangnya bukti di dua lokasi penggeledahan terkait kasus suap Ditjen Pajak di Kalsel.

SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
MURAL ANTIKORUPSI --- Aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Aceh melakukan menggambar mural dalam aksi menolak revisi UU KPK di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh, Selasa (17/9/2019). Mereka mendesak DPR untuk menghentikan revisi UU KPK karena hal itu tidak dibutuhkan publik. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal mengamankan barang bukti saat melakukan penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama, Kalimantan Selatan, pada Jumat (9/4/2021) lalu.

Diduga ada upaya penghilangan barang bukti (barbuk) sebelum tim penyidik melakukan penggeledahan di dua lokasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) itu. Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Dalam penggeledahan itu KPK menerjunkan tim ke 2 lokasi di Kalimantan Selatan. Namun upaya penggeledahan itu tak mendapatkan hasil apa-apa lantaran sejumlah dokumen yang merupakan barang bukti kasus suap itu diduga sudah dibawa kabur dengan menggunakan truk sebelum penyidik tiba.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, penyidik sempat menerima informasi terkait keberadaan barang bukti kasus dugaan suap pajak di Kalimantan Selatan itu.

Ali menuturkan barang bukti tersebut disimpan di truk yang berada di sebuah lokasi di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.

Baca juga: 21 ASN Lolos Tiga Besar, Satu SKPK tidak Ada Peserta Memenuhi Kompetensi, Ini Nama-nama dan Dinasnya

Baca juga: Setelah Kehilangan Emas 1,9 Kilogram Dicuri Mantan Pegawainya, KPK Perketat Pengamanan Barang Bukti

Baca juga: Menhan AS Kunjungi Israel, Ternyata Ingin Redakan Ketegangan dengan Iran

"Benar tim penyidik KPK mendapatkan informasi dari masyarakat adanya mobil truk di sebuah lokasi di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalsel yang diduga menyimpan berbagai dokumen terkait perkara yang sedang dilakukan penyidikan tersebut," kata Ali dalam pesan tertulis, Senin (12/4).

Hanya saja, tutur Ali, barang bukti tersebut diduga telah diamankan karena keberadaan truk tidak ditemukan di lokasi. "Setelah tim penyidik KPK mendatangi lokasi, truk tersebut sudah berpindah tempat dan saat ini kami sedang melakukan pencarian," imbuhnya.

Ali mengatakan KPK akan memanggil sejumlah pihak yang mengetahui dugaan hilangnya bukti di dua lokasi penggeledahan terkait kasus suap Ditjen Pajak di Kalimantan Selatan. Salah satu lokasinya ialah kantor PT Jhonlin Baratama.

"Kami memastikan siapa pun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara ini tentu akan kami panggil sebagai saksi," kata Ali. "Siapa pun yang kami panggil sebagai saksi dalam proses penyidikan adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara dengan tujuan untuk membuat terang perkara," sambungnya.

Ali menegaskan ada ancaman hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya merintangi penyidikan yang tengah dilakukan. Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada ancaman pidana yang diatur yakni pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. "Kami ingatkan kembali kepada pihak tertentu yang terkait dengan perkara ini tentang ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yang telah dengan tegas memberikan sanksi hukum," tegas Ali.

Baca juga: Umumnya Warga Meulaboh Mulai Laksanakan Shalat Tarawih, Sebagian Masih Ragu

Baca juga: PBNU Bolehkan Shalat Tarawih di Masjid Asal Taat Protokol Kesehatan

Baca juga: Prihatin dengan Kudeta, Muslim Rohingya Ingin Kembali ke Myanmar Lawan Junta Militer

Halaman
123
Editor: Said Kamaruzzaman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved