Breaking News:

Advokasi Pilkada

Advokasi Pilkada Aceh Tahun 2022, Ketua DPRA akan Temui Menkopolhukam dan Presiden

Selain dengan Menkopolhukam, Dahlan mengatakan juga sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Ansari Hasyim
For: Serambinews.com
Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin memberi keterangan kepada para jurnalis. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin akan menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD dalam rangka mengadvokasi Pilkada Aceh tahun 2022.

“Saya hari Selasa bertemu Menkopulkam. Tapi tidak (pergi bersama) dengan Gubernur Aceh karena dia tidak pernah memberi statement apapun terkait pilkada,” kata Dahlan kepada Serambinews.com, Kamis (15/4/2021).

Selain dengan Menkopolhukam, Dahlan mengatakan juga sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo.

“Dengan Presiden belum ada jadwal tapi sudah diagendakan,” ujar politikus Partai Aceh ini.

Houthi Kembali Serang Fasilitas Saudi Aramco Dengan Drone dan Rudal

Dibantu Baitul Mal Aceh, Lagi Dayah Madinatuddiniyah Miftahussalam Pidie Jaya Panen Udang Vannamei

Terkait keputusan KIP Aceh yang menunda tahapan, program, dan jadwal Pilkada Aceh tahun 2022 dengan alasan tidak adanya anggaran dari Pemerintah Aceh, menurut Dahlan sebuah keputusan yang bijak.

“Langkah KIP menunda tahapan, program, dan jadwal pilkada, itu langkah bijak karena mereka yang menetapkan, biar ada kepastian. Cuma yang menjadi pertanyaan sampai kapan ditunda?” tanya Dahlan.

Ketua DPRA ini mengaku sudah menerima surat keputusan KIP Aceh terkait penundaan tahapan, program, dan jadwal Pilkada Aceh tahun 2022.

Menurutnya, surat itu tidak akan menimbulkan konsekwensi apapun terhadap nasib Pilkada Aceh.

“Ini sebenarnya yang menjadi ranahnya Pemerintah Aceh untuk memastikan agar ada kepastian politik dan hukum terkait pelaksanaan pilkada Aceh tahun 2022,” ungkapnya.

“Kami belum melihat ada langkah-langkah konkret dan serius yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam mengadvokasi ini, baik dalam konteks yang sangat teknis sekali menyangkut kodefikasi nomenklatur penganggaran pilkada 2022 yang tidak tersedia dalam SIPPD anggaran 2021 maupun juga terkait dengan kepastian politik,” tambahnya.

Dahlan mengungkapkan, kondisi yang terjadi saat ini terkesan seakan-akan pilkada ini hanya keinginan pihak-pihak tertentu saja di Aceh, terutama DPRA.

Padahal, lanjutnya, DPRA sebagai representasi politik rakyat Aceh ingin mengawal dan memastikan ketentuan dan norma yang ada dalam UUPA berjalan.

“Hari ini sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Gubernur sebagai kepala pemerintahan di Aceh? Ini yang semua media tidak pernah mengejar gubernur dan belum ada satu pun pernyataan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah terkait pelaksanaan pilkada 2022,” demikian Dahlan Jamaluddin.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved