Fadli Zon Nilai Kemendikbud Disusupi PKI, Sebut Dirjen Kebudayaan Mau Belokan Sejarah

"Hilangnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dari PP Nomor 57 Tahun 2021 menunjukkan Pemerintah tidak belajar dari kesalahan hilangnya frasa 'agama' dari Peta Jalan Pendidikan," tegasnya..

Jika semula tuduhan kecerobohan hanya tertuju ke Kemendikbud, maka kasus kedua ini telah melebar.

Sebab dalam penyusunan peraturan pemerintah ada peran Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM.

"Siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kecerobohan esensial semacam ini?," imbuhnya.

Fadli Zon pun meminta agar pemerintah tidak menyalahkan publik apabila melontarkan beragam pertanyaan.

Seperti kebijakan-kebijakan pendidikan semacam ini sebenarnya datang dari mana?

Apakah benar-benar dari internal Kemendikbud dan pemerintahan?

Atau konsep yang lahir dari lembaga lain di luar?

"Kita paham, Mendikbud kita hari ini tak punya basis kuat dalam bidang pendidikan, sehingga ia tentu dibantu sejumlah tim pemikir di sekitarnya," ungkap Fadli Zon.

"Masalahnya siapa saja mereka? Ini bukan kali pertama kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan mendapat sorotan demikian tajam dari masyarakat," jelasnya.

Kalau benar-benar lahir dari internal Kemendikbud, lanjut Fadli Zon, biasanya para birokrat pemerintahan tak akan pernah seceroboh itu dalam menyusun legal drafting kebijakan, apalagi yang sifatnya sensitif.

"Tapi, kalau konsep-konsep ini lahir dari lembaga luar, Pemerintah, terutama Kemendikbud, perlu menjelaskan, siapa lembaga atau konsultan yang mereka tunjuk untuk menyusun kebijakan-kebijakan tadi, agar publik menjadi tahu," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Kemendikbud Disusupi Pendukung PKI, Fadli Zon Nilai Dirjen Kebudayaan Mau Belokan Sejarah

Baca juga: Istri Dianiaya Suami Karena Tolak Pompa ASI, Korban Juga Dilarang Bertemu Anak

Baca juga: Saat Umat Islam Dunia Sedang Rayakan Ramadhan, Umat Islam di Xinjiang Justru Takut Berpuasa