Pilkada Aceh Tahun 2024
Dirjen Otda Tegaskan Pilkada Aceh 2024, Begini Tanggapan Ketua DPW NasDem dan PKS Aceh
Ketua DPW Partai NasDem Aceh, Zaini Djalil kepada Serambinews.com mengatakan bahwa sikap pemerintah pusat terkait pelaksanaan pilkada Aceh sudah jelas
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Mursal Ismail
lihat foto
Ketua DPW Partai NasDem Aceh, Zaini Djalil kepada Serambinews.com mengatakan bahwa sikap pemerintah pusat terkait pelaksanaan pilkada Aceh sudah jelas.
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri RI mengeluarkan surat terkait kepastian pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Aceh.
Surat Nomor 270/2416/OTDA tertanggal 16 April 2021 itu menegaskan bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan secara serentak bersama daerah lain pada tahun 2024.
Ketua DPW Partai NasDem Aceh, Zaini Djalil kepada Serambinews.com mengatakan bahwa sikap pemerintah pusat terkait pelaksanaan pilkada Aceh sudah jelas.
"Sikap pemerintah pusat sudah jelas terhadap pelaksanaan Pilkada di Aceh tahun 2024, meskipun ada upaya dari berbagai pihak agar khusus Aceh dilaksanakan tahun 2022 yang disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2006," katanya.
Zaini menyatakan, untuk saat ini tidak ada pilihan lain bagi Aceh selain mengikuti Pilkada serentak 2024.
Kalaupun dipaksakan tahun 2022 sudah tidak mungkin lagi dari segi tahapan atau waktu.
Baca juga: Jenderal AS Sebut Pertahanan Udara Suriah Rapuh, Serangan Rudal ke Israel Tidak Disengaja
Baca juga: Tidur Usai Sahur, Seorang Istri Tiba-tiba Dicekik Suami: Mengaku Sering Diperlakukan Kasar
Baca juga: Kasus Tambang Emas Ilegal di Geumpang, Ternyata Telah Empat Bulan Berproduksi
"Karena kalau untuk tahun 2022 dillihat dari tahapan/waktu sudah tidak mungkin lagi. Jadi menurut saya memang tidak ada pilihan lain," tegasnya.
Untuk saat ini, Zaini menilai yang perlu dikomunikasi dengan pemerintah pusat masalah persiapan Pilkada 2024 mengingat Aceh ada UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Dengan pelaksanaan pilkada serentak, maka Pj Bupati/Wali Kota bahkan Gubernur akan ditunjuk secara menyeluruh di Aceh.
"Akan berbeda dengan daerah lain yang lebih variatif, tentunya ini akan membawa implikasi secara politik, nah hal-hal seperti ini lebih penting dibicarakan untuk saat ini, sehingga kita akan lebih siap untuk melaksanakan pilkada 2024," ujarnya.
Baca juga: Syeikh Palestina Kunjungi Serambi, Safari Ramadhan ke 21 Kabupaten/Kota di Aceh
Sikap hampir sama juga disampaikan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, Tgk H Mahyaruddin Yusuf.
"Prinsipnya, apapun keputusan pusat kita menghargai dan menghormati. Hanya saja kita sangat menyayangkan pemerintah pusat kurang merespon aspirasi masyarakat Aceh yang terkandung dalam UUPA," katanya.
