Penanganan Covid-19, Wabup Dailami ikut Rakor dengan Pemerintah Pusat

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Wakil Bupati Bener Meriah, Dailami bersama Forkopimda Plus mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang penanganan Covid-19 bersama dengan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan secara virtual di Media Centre Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Bener Meriah, Senin, (3/5/2021).

Dalam rapat itu ikut serta Mendagri, Wamenkes, Menhub, Menteri Agama, Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri, BIN, dan Jaksa Agung.

Selain Wakil Bupati Bener Meriah, ikut juga dalam rakor itu, Dandim 0119/BM letkol Inf Valyan Tatyunis, Kapolres Bener Meriah, AKBP Siswoyo Adi Wijaya SIK, Kajari yang diwakili oleh Kasi Pidum Dizki SH, Kepala Kantor Kemenag yang juga perwakilan.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian.

Tito Karnavian dalam pidatonya menyampaikan, untuk seluruh kepala daerah, Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia untuk selalu mewaspadai tentang ledakan kasus Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini khususnya yang terjadi di India.

Mendagri juga mengingatkan, kalau kita abai dengan protokol kesehatan ini adalah awal dari bencana penyebaran Covid-19 seperti di India, jelasnya.

Baca juga: Siapa yang Membayar Zakat Fitrah Anak di Rantau karena Tak Bisa Mudik? Simak Penjelasan Buya Yahya

Baca juga: Mahasiswa & Puluhan Warga Aceh Utara Sengaja ke Banda Aceh untuk Demo PEMA, Ternyata Tuntut Hal Ini

Baca juga: Lucinta Luna Mengaku Sedang Hamil Hasil Hubungan dengan Pria Bule, Minta Dikawal Hingga Persalinan

Baca juga: Masuk Masa Panen Raya, Aceh Alami Surplus Gabah Sebanyak 392.503 Ton, Harga Beras Cenderung Turun

Sementara, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Phd dalam pemaparannya menjelaskan, tentang perkembangan Covid-19.

Mulai dari, mutasi virus dan genomic surveilans, update vaksinasi, suplay serta vaksin.

Ia juga memaparkan tentang trend kasus sebulan terakhir, trend perawatan RS sebulan terakhir, trend kematian sebulan terakhir, trend transmisi komunitas/Provinsi. 

Kata Wamenkes, di Inggris B.1.1.7 masih mendominasi dan ada tren peningkatan jumlah sekuens B. 1.617 dimana kasun ini mulai bertambah di bulan April 2021.

Sedangkan di India B.1.617 ditemukan mendominasi total WGS dan diikuti oleh B.1.1.7 menurut data 1 Januari-1 Mei 2021.

Sementara di Singapura juga ditemukan tren peningkatan jumlah sekuen B.1.617 dalam periode yang sama dan Indonesia sampai saat ini terus aktif dalam melakukan surveilans genomic SARS-Cov-2, jelasnya.

“Penambahan kasus B.1.1.7, B.1.351 dan B. 1.617 ini harus terus kita waspadai,” papar Wamenkes.

Baca juga: Jelang Idul Fitri, Kepala Daerah dan Forkopimda Diminta Antisipasi Potensi Kerumunan

Baca juga: Rumah Terbakar, Satu Keluarga Miskin di Lhokseumawe Tinggal di Tenda Darurat

Baca juga: Tidak Mampu Bayar Zakat Fitrah tapi Terima Banyak dari Orang, Haruskah Tetap Berzakat? Ini Kata UAS

Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo menambahkan, tentang update kondisi kasus aktif dan angka kesembuhan periode Februari-April 2021.

Jelas Doni, update situasi nasional tentang aktif, kesembuhan dan kematian/minggu, analisis kenaikan kasus aktif provinsi pelaksana PPKM Mikro, dimana 11 provinsi mengalami kenaikan kasus aktif, dan 14 provinsi lainnya mengalami penurunan. 

Ia juga menerangkan tentang rekapitulasi WNA dan WNI repatriasi asal India, dimana WNA/WNI yang melakukan perjalanan tanggal 21 dan 22 April 2021 dari India ke Indonesia berjumlah 163 orang.

Kata Doni, diperkirakan ada 5 kluster baru Covid-19 yaitu, mudik, shalat tarawih berjamaah, buka puasa bersama, takziah dan aktivitas perkantoran.

Ini diperlukan sinergitas semua pihak untuk mengedukasi masyarakat yaitu pemerintah, orang tua dan pemudik, jelasnya.

Baca juga: Hindari Ledakan Kasus Seperti India, Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Baca juga: Hari Ini, 38 Warga Lhokseumawe Masih Terpapar Covid-19, 10 Diantaranya Dirawat

Baca juga: Mendagri Tekankan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Harus Sampai ke Tingkat Desa

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam paparannya menyampaikan, mulai dari kebijakan larangan mudik lebaran tahun 1442 hijriah.

Alasan mengapa dilarang mudik, survei balitbang Kemenhub terhadap potensi pemudik sampai kepada ketentuan perjalanan yang masih diperbolehkan yang diatur dalam adendum SE Satgas No. 13/2021 yang telah ditindak lanjuti oleh Kemenhub dengan menetapkan PM Perhubungan No. 13/2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 hijriah.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan tentang Surat Edaran Menteri Agama yang intinya kegiatan ibadah Ramadhan di Masjid dan Mushalla seperti shalat tarawih, witir, tadarus dan lain sebagainya tidak boleh dilaksanakan di daerah yang termasuk kategori zona merah dan oranye termasuk shalat Hari Raya Idul Fitri.

Sedangkan Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan BIN juga merupakan penjelasannya melalui perwakilannya masing-masing.(*)