Breaking News:

Berita Banda Aceh

Larangan Operasi AKDP Wilayah Aceh Tetap Diterapkan

Pelarangan bus -bus penumpang Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) untuk tidak beroperasi pada tanggal 6 – 17 Mei 2021, di wilayah Aceh yang...

Penulis: Herianto | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Suasana di Terminal Lueng Bata Aceh, Kamis (6/5/2021). 

Tapi untuk wilayah Aceh, tidak ada aglomerasinya, bahkan terakhir ini, daerah  yang sebelumnya diberikan pengecualian atau aglomerasi untuk bus AKDP-nya, sudah distop kembali, dengan alasan karena kasus jumlah covid di daerah itu terus meningkat.     

Baca juga: Fitur Baru, Kini Twitter Bisa Hasilkan Uang untuk Kreator, Begini Cara Mengaktifkannya

Baca juga: Pemakaman Jenazah Positif Covid-19 Aceh Tenggara, Sempat Cekcok dengan Pihak Keluarga

Dedi mengatakan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 tahun 20021, SE Satgas Covid 19 dan Surat Kadisbub Aceh Nomor 551/616 tertanggal 5 Mei 2021, di beberapa daerah sudah dilakukan penyekatan melalui penempatan posko gabungan. Diantaranya di wilayah Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Aceh Jaya dan lainnya.

Terkait surat DPD Organda Aceh Nomor 054/DPD-PSA/V/2021 tertanggal 6 Mei 2021 prihal usulan kebijakan  kearipan lokal terhadap operasional angkutan AKDP yang ditujukan kepada Kadishub Aceh, yang meminta di Aceh juga perlu ada wilayah aglomerasi sebagaimana yang dilakukan di Provinsi Sumut, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan makasar, dan lainnya.

Kabid LLAJ Dishub Aceh,  Dedi Lesmana mengatakan, surat DPD Organda Aceh itu sudah kita terima dan kini kita sedang membuat telahaan staf  dari Kadishub Aceh untuk ditujukan kepada Gubernbur Aceh, Nova Iriansyah untuk usulan penetapan aglomerasi. Sampai kini usulan penetapan itu masih dalam proses, diberikan atau tidak, kita tunggu saja.

Ketua DPD Organda Aceh, H Ramli SE yang dimintai tanggapannya terkait Surat Kadishub Aceh, Junaidi ST MT yang melarang atau meniadakan  operasional bus AKDP untuk mudik di wilayah Aceh mulai 6 – 17 Mei 2021, bisa kita pahami untuk menekan pertambahan kasus Covid-19 di Aceh dalam masa lebaran mudik tersebut.

Namun begitu, karena jumlah penduduk di Aceh, jauh lebih sedikit di bandingkan Sumut, tapi kenapa di daerah Sumut, untuk daerah tertentu, masih diberikan kebijakan khusus/Aglomerasi untuk angkutan penumpang umumnya.

Baca juga: Inilah Potret Markas Kekaisaran Sunda Nusantara, Alex Ternyata Masih Numpang Sama Mertua

Aceh yang merupakan daerah khusus dan Istimewa, kata Ramli, seharusnya juga diberikan wilayah aglomerasi angkutan mudiknya, dengan tetap menjaga dan meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan.

Angkutan AKDP di Aceh, kata Ramli, umumnya menggunakan mini bus dan tidak seperti di pulau Jawa menggunakan bus-bus besar dengan jumlah penumpang yang banyak. Area penularan covidnya, tidak sebesar di daerah lain.

Aglomerasi atau keringan operasional bus AKDP itu kita ajukan kepada Pemerintah Aceh melalui Kadishubnya, kata Ramli, agar perusahaan AKDP yang sudah menerima pembayaran tiket untuk angkutan mudik bisa melaksanakan operasionalnya.

Kebijakan pelarangan bus AKDP untuk peniadaan angkutan mudik di wilayah Aceh yang dibuat Kadishub Aceh, Junaidi ST MT, sangat mendadak, satu hari sebelum aksi pelarangannya diberlakukan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved