Bila 75 Pegawai KPK Tersingkir, Abraham Samad Khawatir tak Ada Lagi OTT Sekelas Menteri

SERAMBINEWS.COM - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, sebagian dari 75 orang yang tidak lolos TWK merupakan orang yang dikenal tidak kompromi dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Menurut dia, apabila memecat 75 orang tersebut, KPK akan kehilangan marwah dalam menjalankan tugasnya.

Ia kemudian mempertanyakan apakah KPK masih akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setingkat menteri apabila 75 orang tersebut dipecat.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka semua ini disingkirkan, apakah masih ada OTT sekelas menteri, apakah masih ada OTT yang mencengangkan, apakah masih ada pemberantasan korupsi yang kita harapkan bila mereka semua tidak ada,” ucapnya.

Abraham menduga, ketidaklulusan 75 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) merupakan skenario dalam rangka menyingkirkan sejumlah pegawai.

• 5 Kru Film Dokumenter Disuruh Keluar dari Subulussalam, Kapolres: Langgar Izin WNA & Larangan Mudik

• Bupati Ramli: Masyarakat dan Sopir Angkutan Harus Sabar Atas Larangan Mudik

• Picu Kerumunan Massa karena Dipadati Penonton, Polisi Bubarkan Pertandingan Sepakbola

“Apakah skenario ini memang ditujukan untuk menyingkirkan 75 orang ini. Tes wawasan kebangsaan ini jangan-jangan memang bertujuan menyingkirkan teman-teman yang 75 orang ini,” ujar Abraham dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk "Dramaturgi KPK", Sabtu (8/5/2021).

Selain itu, Abraham mengatakan sejak awal, revisi UU KPK merupakan upaya untuk melemahkan lembaga yang pernah dipimpinnya.

Namun, Abraham mengatakan, setelah UU KPK direvisi, ternyata lembaga antirasuah itu masih dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara setingkat menteri.

Oleh karena itu, Abraham berpendapat, ada pihak yang memang ingin melumpuhkan KPK apabila terjadi pemecatan 75 pegawai melalui TWK.

“Sekarang mereka berpikir caranya melumpuhkan pemberantasan korupsi yaitu harus membungkam orang-orang yang selama ini tegak lurus di KPK. Siapa itu? Di antaranya yang 75 orang ini,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 75 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono mendapatkan informasi informal terkait data pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Menurut dia, ada sembilan kepala satuan tugas (kasatgas) dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, tujuh kasatgas penyidikan dan dua kasatgas di penyelidikan juga bagian dari 75 itu tadi,” ujar Giri dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk "Dramaturgi KPK", Sabtu (8/5/2021).

Selain itu, Giri juga mengakui bahwa dirinya menjadi salah satu pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Ia mengungkapkan beberapa pegawai lain yang diketahuinya secara nonformal, di antaranya penyidik Novel Baswedan, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, sejumlah eselon I dan eselon III, hingga pengurus inti Wadah Pegawai.