DPD RI Sepakati Pansus Guru Honorer, Syech Fadhil juga Suarakan Pemekaran hingga Tanah Eks Kombatan

Selain persoalan guru honorer dan rencana investasi UEA di Aceh Singkil, Syech Fadhil yang berbicara mewakili seluruh Anggota DPD RI asal Aceh, juga menyinggung beberapa persoalan lainnya.

Di antaranya meminta seluruh kementerian agar beradaptasi dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh.

“Utamanya dalam penyaluran segala bentuk bantuan, baik pendidikan, sosial maupun yang lain,” ujarnya.

Syech Fadhil juga meminta Kementrian BUMN, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) agar segera menyelesaikan problem internal.

Khususnya terkait IT dan juga keluhan para nasabah di Aceh yang jamak terjadi akhir-akhir ini.

Syech Fadhil juga mendorong agar moratorium pemekaran daerah segera dibuka, serta persoalan terkait tanah untuk eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka.

“Kita meminta Pemerintah memperkuat BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam masalah redistribusi tanah kepada mantan kombatan,” pinta senator Aceh ini.

Saata dikonfirmasi ulang, Syech Fadhil membenarkan tentang pembentukan Pansus Guru Honorer tersebut.

Ia menyampaikan apresiasinya kepada kelembagaan DPD RI yang sepakat membentuk Pansus Guru Honorer.

“Sudah selayaknya guru mendapat prioritas utama di Republik ini," ucapnya.(*)

Baca juga: Kasus Positif Corona Capai 3.000 per Hari, Malaysia Kembali Terapkan Lockdown untuk Ketiga Kali

Baca juga: PBB akan Bahas Isu Muslim Uighur, Cina marah dan Desak Negara Lainnya Tidak Hadir

Baca juga: Jangan Anggap Remeh, Lalat Juga Bisa Sebarkan Virus Corona Selama 24 Jam Setelah Terinfeksi