Breaking News:

Kupi Beungoh

Quo Vadis Mahkamah Syar’iyah di Aceh

Di daerah lain, lembaga peradilan ini dikenal dengan sebutan Pengadilan Agama, sedangkan di Provinsi Aceh telah bermetamorfosis ke Mahkamah Syar’iyah.

Editor: Zaenal
SERAMBINEWS.COM/Handover
Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H, Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh. 

Janganlah lembaga ini (Mahkamah Syar’iyah) hanya menjadi model dari upaya penyelesaian konflik Aceh yang bermartabat, tetapi tak mampu dimodali dan menjadi modal kepada generasi Aceh kedepan tentang wujud dari eksistensi yang sudah diperjuangkan tapi tak mampu dijaga dan dirawat serta dilestarikan oleh kita generasi dalam menjaga eksistensi pembangunan hukum Islam di Aceh.

Ditambah lagi malah kita menegasi lembaga ini dengan bentuk nyata yaitu pengabaian dari wujud dukungan Pemerintah Aceh dan dukungan kabupaten kota.

Sebagai bagian dari saksi sejarah dari perencanaan hingga implimentasi lahirnya Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Perlu kiranya membagi ingatan dan peringatan bagi semuanya stake holders di provinsi Aceh. Supaya setiap gagasan sejarah tidak berulang menjadi dongeng untuk gerasi Aceh kedepan.

Bahwa sejarah ihwal lahirnya Mahkamah Syar’iyah Aceh bermula dari cita-cita integrasi holistik implementasi Syariat Islam.

Syariat Islam tidak jauh berbeda dengan sistem hukum lainnya.

Penegakan syariat Islam dapat menentramkan dan memberi kenyamanan tenta sebuah rasa bagi hukum terhadap masyarakat di Provinsi Aceh.

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Percayakan UIN Ar-Raniry untuk Evaluasi Putusan UU Perkawinan dan Otonomi Daerah

Baca juga: Peneliti Restorative Justice Working Group (RJWG) Kunjungi Mahkamah Syar’iyah Jantho, Ada Apa?

Solusi Konflik

Harus disadari oleh generasi saat ini bahwa kehadiran Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah perjuangan berdarah-darah dan penuh peluh dan air mata.

Mahkamah Syar’iyah Aceh menjadi lembaga keistimewaan solusi dari dari salah bentuk dan wujud penyelesaian konflik Aceh terkhusus dalam persoalan yudikatif.

Nah, untuk itu, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sudah sepatutnya bangun dari tidur yang berkepanjangan.

Sejak dibentuk dari tahun 2003 hingga sekarang, kami belum melihat bentuk nyata dan tegas dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, tentu harus ikut serta menyanggupi kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi serta menjaga eksistensi Mahkamah Syar’iyah dan menyenangkan masyarakat.

Tak elok lah bila beban tugas pemerintah Aceh dibebankan kepada DIPA (daftar isian pelaksaaan anggaran) dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hal ini berbeda dengan Provinsi Papua, dimana dana otomatis menyertai dari setiap lembaga keistimewaannya dalam otonomi Provinsi Papua.

Apakah kita Aceh mau kalah dengan Papua?

Tentu tidak bukan?

Untuk itu mari gisa bak punca (mulai dari awal) dan bangkit dari ketertinggalan setelah membiarkan lembaga istimewa ini (Mahkamah Syar’iyah) selama 18 tahun berjuang sendiri tanpa dukungan nyata dari stakeholders Pemerintahan Aceh.

Adakalanya jika hanya mengandalkan pemerintah pusat menjadi tentu tidak sangat tidak etis dan relevan.

Karena Mahkamah Syar’iyah Aceh memiliki kewenangan berbeda dengan pengadilan agama di daerah lain di Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Oleh karena itu, kami secara pribadi telah melakukan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Perlu diketahui yang paling fatal dari salah satu eksistensi Mahkamah Syar’iyah dalam sistem protokoler kenegaraan apabila kami Level Provinsi kemudian kabupaten Kota absen dari Pelantikan Gubernur wakil gubernur, bupati- wakil bupati  dan wali kota – wali kota adalah tidak sah pelantikannya, itu sudah wajib diperhatikan dengan seksama kedepan.

Mahkamah Syar’iyah Aceh sedang berupanya mengenai kuantitas jumlah hakim yang ideal dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Keberadaan jumlah hakim di Mahkamah Syar’iyah Aceh terus kami upayakan kepada pemerintah pusat.

Tapi pada sisi lain, penganggaran kebutuhan sarana dan prasarana di bidang perdata dan pidana (jinayah), perlu mendapat dukungan di eksekutif dan legislatif di Aceh secara berjenjang dari Provinsi hingga kabupaten/kota secara hirearki.

Terutama dalam melakukan rekrutmen hakim, panitera serta juru sita setiap tahunnya, karena permasalahan minimnya jumlah hakim sudah menjadi permasalahan nasional pengadilan di seluruh Indonesia.

Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai lembaga solusi atas konflik Aceh, harus terus mendapat dukungan untuk infrastuktur dan suprastrukturnya.

Kalau semua pihak di Aceh tidak peduli atas keberadaannya, maka kita menjadi generasi yang melupakan sejarah masa lalu.

Pelaksanaan Syariat Islam Kaffah di Aceh sangat ditentukan oleh keberadaan Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Baru kemudian disusul Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah.

Pembagian tugas dan kewenangan telah sukses dilakukan pada awal-awal pembentukan.

Saya menjadi saksi sejarah dari gagasan pembentukan ketiga lembaga tersebut.

Makanya lembaga-lembaga keistimewaan Aceh ini perlu dirawat dan dijaga eksistensinya.

Baca juga: Diresmikan Presiden, BSI Bertekad Jadikan Indonesia Pusat Gravitasi Ekonomi Syariah Dunia

Baca juga: Dewan Syariah Aceh Dikukuhkan, Bakal Awasi Kinerja Seluruh Lembaga Keuangan Syariah

Ekonomi Syar’iyah

Aceh telah memberlakukan ekonomi Syariah dalam sistem perekonomiannya.

Melalui Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS (lembaga keuangan syariah).

Perkara-perkara ekonomi syariah nantinya akan diadili di Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Secara internal-vertikal, Mahkamah Syar’iyah telah mempersiapkan kompetensi hakim berbasis pengadilan ekonomi Syariah.

Hal ini, persis seperti mempersiapkan hakim di Mahkamah Syar’iyah dalam mengadili persoalan pidana anak.

Dimana hakim-hakim Mahkamah Syar’iyah telah mengikuti diklat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lahirnya Mahkamah Syar’iyah Aceh, tidak terlepas dari sejarah dan cita-cita pelaksanaan Syariat Islam kaffah.

Syariat Islam menjadi  identitas dan pedoman hidup masyarakat Aceh.

Mahkamah Syar’iyah memiliki komitmen dalam upaya menyukseskan qanun LKS.

Para pihak yang berselisih dalam sengketa Ekonomi Syariah di Mahkmah Syar’iyah akan ditangani dengan baik.

Sesuai dengan asas hukum Mahkamah Syar’iyah, salah satunya adalah asas wajib mendamaikan, asas fleksibilitas cepat dan biaya ringan, dan asas perlindungan HAM.

Tingkat kepercayaan masyarakat Aceh terhadap Mahkamah Syar’iyah sangat tinggi dalam pelaksanaan Syariat Islam.

Ini ikut memberi optimisme bahwa perkara-perkara ekonomi Syariah nantinya akan diselenggarakan sesuai dengan prinsip peradilan.

Masyarakat Aceh merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pengadilan dan proses penyelesaian perkara juga juga sangat sederhana dan berbiaya ringan di Mahkamah Syar’iyah.

Apalagi ditengah keterbukaan informasi Publik, Mahkamah Syar’iyah sudah sangat terbuka dan meja informasi (PTSP) sudah difungsikan setiap saat.

Sehingga kalau ada masyarakat yang ingin mendapat informasi segera dapat dilanjutkan tahapannya.

Namun demikian, sebuah pertanyaan patut diajukan, qua vadis Mahkamah Syar’iyah di Aceh?

Wallahualam.

*) PENULIS adalah Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh. Email: saya.nyak-ross@yahoo.com

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved