Pertama Kali, Pemerintah Bangsamoro Filipina Gelar KTT Perdamaian dan Keamanan

“Kami lebih lanjut mencatat diskusi aktif di kalangan publik dan masyarakat sipil di Bangsamoro tentang perpanjangan tersebut, termasuk petisi dari lebih 1 juta tanda tangan untuk mendukung perpanjangan tersebut,” tambah pernyataan itu.

Setelah terbentuknya pemerintahan transisi pada Februari 2018 yang mandatnya berakhir pada 2022, suara-suara dari dalam dan luar Bangsamoro semakin kuat untuk memperpanjang masa transisi hingga 2025.

Para pejabat dan masyarakat sipil di wilayah otonomi Bangsamoro mengatakan membutuhkan lebih banyak waktu proses normalisasi dan membuka jalan bagi pemilu pada 2025.

Mereka berpendapat bahwa banyak tujuan penting dalam rencana perdamaian yang telah disepakati belum terwujud.

Beberapa RUU telah diajukan di Kongres Filipina untuk memperpanjang periode transisi hingga 2025.

“Sekarang, setelah lebih dari satu tahun menjabat, kami melihat waktu hingga 2022 tidak akan cukup dalam melaksanakan ketentuan perjanjian,” kata Ebrahim kepada Anadolu Agency dalam wawancara baru-baru ini.

Tim pemantau menyebut kerangka waktu itu transisi hingga 2022 sangat pendek, terutama ketika mempertimbangkan pengalaman internasional yang sebanding untuk transisi menuju perdamaian.

Tim pemantau juga mengatakan bahwa kawasan tersebut menghadapi tugas kompleks untuk membentuk entitas politik otonom yang tidak boleh diremehkan.

“Kendala yang diberlakukan oleh pandemi Covid-19 telah menambah tantangan”.

“Untuk mewujudkan impian tersebut, semua mitra dalam proses perdamaian harus terus menunjukkan komitmen, ketekunan, dan kesabaran yang telah mencapai banyak hal hingga saat ini,” demikian bunyi pertanyaan tim pemantau perdamaian Bangsamoro.(Anadolu Agency/Serambinews.com)