Pertama Kali, Pemerintah Bangsamoro Filipina Gelar KTT Perdamaian dan Keamanan

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah otonom Bangsamoro di Filipina selatan, mengadakan KTT Perdamaian dan Keamanan untuk Pembangunan Lokal Berkelanjutan di wilayah tersebut.

KTT pertama dalam sejarah Bangsamoro Filipina ini dimulai pada Senin (24/5/2021), di Cotabato, ibukota Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao.

Murad Ebrahim, kepala menteri wilayah tersebut, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa KTT tersebut akan mempertemukan "semua pemimpin, pemerintah daerah, keamanan, dan sektor swasta agar dapat bekerja sama."

“KTT diadakan untuk memperkuat kerja sama kami sejalan dengan operasi perdamaian di Mindanao dan di provinsi tetangga,” kata Ebrahim.

Kementerian Pembangunan dan Pelayanan Sosial Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao menjadi tuan rumah KTT yang dihadiri berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO), LSM, dan kelompok kemanusiaan lainnya.

Menteri Pembangunan dan Pelayanan Sosial Bangsamoro, Raissa H. Jajurie mengatakan bahwa penting untuk mengidentifikasi "strategi dan bidang yang lebih koheren untuk kerja sama antara pemerintah Bangsamoro dan mitra pembangunan lainnya menuju solusi yang tahan lama untuk pemindahan dan pembangunan berkelanjutan."

“Pemerintah daerah dan kementerian akan mencari solusi untuk melindungi Bangsamoro dalam mencapai perdamaian yang langgeng,” ujarnya.

Menteri Pendidikan Dasar, Tinggi dan Teknik, Mohagher Iqbal, mengatakan CSO dan swasta dapat berkontribusi dalam berbagai program prioritas daerah, termasuk pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat Bangsamoro.

Serta memastikan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta efisien.

“Kita perlu memiliki mekanisme yang dapat menentukan partisipasi CSO dalam mencapai tujuan pembangunan Bangsamoro. Mekanisme atau seperangkat protokol ini juga akan mencegah duplikasi peran dan penggunaan sumber daya secara efektif,” tambahnya.

Baca juga: Ekonomi Bangsamoro Tumbuh Pesat, Hanya 3 Bulan Lahir 4.740 Perusahaan Baru

Baca juga: Wilayah Bangsamoro Kini Jauh Lebih Kondusif, Aksi Kelompok Abu Sayyaf Telah Menurun Drastis

Baca juga: Bangsamoro Godok RUU Pemakaian Kalender Hijriah dan Masehi, Digunakan Pada Seluruh Surat Resmi

Memperpanjang Transisi hingga 2025

Dalam pernyataan terpisah, Tim Pemantau Pihak Ketiga (TPMT) untuk Perdamaian di Mindanao mengatakan pihaknya mengikuti pembahasan yang sedang berlangsung di Kongres Filipina tentang perpanjangan masa transisi di wilayah tersebut.

“Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro (CAB) dan Undang-Undang Organik memiliki tujuan yang sama untuk mencapai perdamaian abadi atas dasar keadilan, serta pemerintahan sendiri yang tulus dan bermakna bagi Bangsamoro,” kata tim tersebut.

Tim tersebut mengatakan, keputusan perpanjangan atau tidak masa transisi itu tergantung kepada keputusan perwakilan rakyat Filipina yang terpilih.

Tapi, kata tim itu, Sekretaris Negara Filipina Carlito G. Galvez yang merupaka penasihat Presiden Rodrigo Duterte untuk proses perdamaian di Mindanao, dan Menteri Utama Ebrahim telah “memperjelas advokasi kuat mereka untuk perpanjangan periode Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA), sebelum pemilihan daerah pada tahun 2025, sejalan dengan mayoritas RUU yang diajukan di Kongres."

Baca juga: Ratusan Ribu Muslim Filipina Konvoi, Minta Duterte Perpanjang Masa Transisi Pemerintahan Bangsamoro

Baca juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan Umumkan Perpanjangan Masa Transisi Bangsamoro

“Kami lebih lanjut mencatat diskusi aktif di kalangan publik dan masyarakat sipil di Bangsamoro tentang perpanjangan tersebut, termasuk petisi dari lebih 1 juta tanda tangan untuk mendukung perpanjangan tersebut,” tambah pernyataan itu.

Setelah terbentuknya pemerintahan transisi pada Februari 2018 yang mandatnya berakhir pada 2022, suara-suara dari dalam dan luar Bangsamoro semakin kuat untuk memperpanjang masa transisi hingga 2025.

Para pejabat dan masyarakat sipil di wilayah otonomi Bangsamoro mengatakan membutuhkan lebih banyak waktu proses normalisasi dan membuka jalan bagi pemilu pada 2025.

Mereka berpendapat bahwa banyak tujuan penting dalam rencana perdamaian yang telah disepakati belum terwujud.

Beberapa RUU telah diajukan di Kongres Filipina untuk memperpanjang periode transisi hingga 2025.

“Sekarang, setelah lebih dari satu tahun menjabat, kami melihat waktu hingga 2022 tidak akan cukup dalam melaksanakan ketentuan perjanjian,” kata Ebrahim kepada Anadolu Agency dalam wawancara baru-baru ini.

Tim pemantau menyebut kerangka waktu itu transisi hingga 2022 sangat pendek, terutama ketika mempertimbangkan pengalaman internasional yang sebanding untuk transisi menuju perdamaian.

Tim pemantau juga mengatakan bahwa kawasan tersebut menghadapi tugas kompleks untuk membentuk entitas politik otonom yang tidak boleh diremehkan.

“Kendala yang diberlakukan oleh pandemi Covid-19 telah menambah tantangan”.

“Untuk mewujudkan impian tersebut, semua mitra dalam proses perdamaian harus terus menunjukkan komitmen, ketekunan, dan kesabaran yang telah mencapai banyak hal hingga saat ini,” demikian bunyi pertanyaan tim pemantau perdamaian Bangsamoro.(Anadolu Agency/Serambinews.com)