Pertama Kali, Pemerintah Bangsamoro Filipina Gelar KTT Perdamaian dan Keamanan

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah otonom Bangsamoro di Filipina selatan, mengadakan KTT Perdamaian dan Keamanan untuk Pembangunan Lokal Berkelanjutan di wilayah tersebut.

KTT pertama dalam sejarah Bangsamoro Filipina ini dimulai pada Senin (24/5/2021), di Cotabato, ibukota Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao.

Murad Ebrahim, kepala menteri wilayah tersebut, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa KTT tersebut akan mempertemukan "semua pemimpin, pemerintah daerah, keamanan, dan sektor swasta agar dapat bekerja sama."

“KTT diadakan untuk memperkuat kerja sama kami sejalan dengan operasi perdamaian di Mindanao dan di provinsi tetangga,” kata Ebrahim.

Kementerian Pembangunan dan Pelayanan Sosial Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao menjadi tuan rumah KTT yang dihadiri berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO), LSM, dan kelompok kemanusiaan lainnya.

Menteri Pembangunan dan Pelayanan Sosial Bangsamoro, Raissa H. Jajurie mengatakan bahwa penting untuk mengidentifikasi "strategi dan bidang yang lebih koheren untuk kerja sama antara pemerintah Bangsamoro dan mitra pembangunan lainnya menuju solusi yang tahan lama untuk pemindahan dan pembangunan berkelanjutan."

“Pemerintah daerah dan kementerian akan mencari solusi untuk melindungi Bangsamoro dalam mencapai perdamaian yang langgeng,” ujarnya.

Menteri Pendidikan Dasar, Tinggi dan Teknik, Mohagher Iqbal, mengatakan CSO dan swasta dapat berkontribusi dalam berbagai program prioritas daerah, termasuk pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat Bangsamoro.

Serta memastikan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta efisien.

“Kita perlu memiliki mekanisme yang dapat menentukan partisipasi CSO dalam mencapai tujuan pembangunan Bangsamoro. Mekanisme atau seperangkat protokol ini juga akan mencegah duplikasi peran dan penggunaan sumber daya secara efektif,” tambahnya.

Baca juga: Ekonomi Bangsamoro Tumbuh Pesat, Hanya 3 Bulan Lahir 4.740 Perusahaan Baru

Baca juga: Wilayah Bangsamoro Kini Jauh Lebih Kondusif, Aksi Kelompok Abu Sayyaf Telah Menurun Drastis

Baca juga: Bangsamoro Godok RUU Pemakaian Kalender Hijriah dan Masehi, Digunakan Pada Seluruh Surat Resmi

Memperpanjang Transisi hingga 2025

Dalam pernyataan terpisah, Tim Pemantau Pihak Ketiga (TPMT) untuk Perdamaian di Mindanao mengatakan pihaknya mengikuti pembahasan yang sedang berlangsung di Kongres Filipina tentang perpanjangan masa transisi di wilayah tersebut.

“Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro (CAB) dan Undang-Undang Organik memiliki tujuan yang sama untuk mencapai perdamaian abadi atas dasar keadilan, serta pemerintahan sendiri yang tulus dan bermakna bagi Bangsamoro,” kata tim tersebut.

Tim tersebut mengatakan, keputusan perpanjangan atau tidak masa transisi itu tergantung kepada keputusan perwakilan rakyat Filipina yang terpilih.

Tapi, kata tim itu, Sekretaris Negara Filipina Carlito G. Galvez yang merupaka penasihat Presiden Rodrigo Duterte untuk proses perdamaian di Mindanao, dan Menteri Utama Ebrahim telah “memperjelas advokasi kuat mereka untuk perpanjangan periode Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA), sebelum pemilihan daerah pada tahun 2025, sejalan dengan mayoritas RUU yang diajukan di Kongres."

Baca juga: Ratusan Ribu Muslim Filipina Konvoi, Minta Duterte Perpanjang Masa Transisi Pemerintahan Bangsamoro

Baca juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan Umumkan Perpanjangan Masa Transisi Bangsamoro