Bangsamoro
Ekonomi Bangsamoro Tumbuh Pesat, Hanya 3 Bulan Lahir 4.740 Perusahaan Baru
BARMM mengumumkan bahwa 4.740 perusahaan didirikan pada kuartal pertama tahun 2021, atau dalam rentang waktu tiga bulan, Januari – Maret 2021.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, MINDANAO – Penandatanganan naskah perdamaian pada tahun 2021, disusul referendum yang memberikan otonomi lebih luas pada awal tahun 2019, membawa berkah kepada wilayah Muslim Mindanao yang berada di selatan Filipina.
Terbaru, Pemerintahan Otonomi Bangsamoro (BARMM) mengumumkan bahwa 4.740 perusahaan didirikan pada kuartal pertama tahun 2021, atau dalam rentang waktu tiga bulan, Januari – Maret 2021.
Dua hari sebelumnya, Kepala Komando Mindanao Barat (Westmincom) Letnan Jenderal Corleto Vinluan, Jr. mengatakan kondisi di wilayah Mindanao sangat kondusif dalam dua tahun terakhir, atau semenjak referendum yang mengesahkan Undang-Undang Organik Bangsamoro.
Kabar terbaru yang dirilis Serambinews.com dari Kantor Berita Turki, Anadolu Agency, Kementerian Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Bangsamoro menyebutkan, jumlah usaha yang dibuka pada kuartal I tahun ini meningkat 300 persen dibandingkan tahun 2020.
Menteri Perdagangan, Investasi dan Pariwisata, Abuamri Taddik, yang keterangannya tertuang dalam pernyataan tersebut, membagi informasi bahwa 4 ribu 740 usaha yang memulai kehidupan komersialnya menghasilkan investasi dan lapangan kerja senilai kurang lebih $ 8,8 juta (sekitar 124 miliar).
Taddik mencatat bahwa layanan keuangan, asuransi, konstruksi, transportasi, kesehatan, dan katering adalah beberapa sektor utama yang tumbuh selama periode ketika wabah virus corona jenis baru (Covid-19) berlanjut.
Untuk diketahui, wilayah otonom di selatan Mindanao Filipina yang dihuni sekitar 5 juta jiwa (mayoritas muslim), mulai bergeliat Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan tentara Filipina menandangani gencatan senjata pada tahun 2012.
Penandatangan MoU damai antara MILF dengan militer Filipina ini menghentikan perang yang telah berlangsung hampir 60 tahun.
Meski demikian, kedamaian di wilayah tersebut ini beberapa kali terusik dengan aksi teror kelompok Abu Sayyaf yang bermarkas di Sulu.
Sebuah referendum bersejarah yang dilaksanakan pada Januari dan Februari 2019, beberapa wilayah yang dihuni mayoritas Muslim di Mindanao sepakat membentuk "Pemerintah Transisi Bangsamoro".
Dalam referendum yang diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari 2019 di wilayah Muslim Mindanao di selatan negara itu, orang-orang mengesahkan Undang-Undang Organik Bangsamoro, yang membawa otonomi komprehensif ke wilayah tersebut.
Haji Murat Ibrahim, yang ditunjuk sebagai kepala Otoritas Transisi Bangsamoro oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengambil alih pemerintahan dari gubernur regional pemerintah federal pada 26 Februari.
Diputuskan bahwa Ibrahim akan memerintah wilayah tersebut hingga Juni 2022, ketika proses transisi akan selesai.
Namun belakangan, warga di wilayah Bangsamoro meminta kepada Pemerintah Federal Filipina untuk memperpanjang masa transisi tersebut hingga tahun 2025.
Saat ini, Murat Ibrahim menjabat sebagai Kepala Menteri Bangsamoro yang memimpin kabinet berisi sejumlah menteri yang mengurus berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Baca juga: Bangsamoro Godok RUU Pemakaian Kalender Hijriah dan Masehi, Digunakan Pada Seluruh Surat Resmi
Baca juga: Bawa Senapan dan Peluncur Granat, 10 Pria Bersenjata Menyerah Kepada Polisi Bangsamoro
