Selasa, 7 April 2026

Berita Lhokseumawe

Pansus DPRK Lhokseumawe Mulai Telusuri Penyebab Minimnya PAD di RS Arun

Ketua Pansus DPRK Lhokseumawe, Faisal menyebutkan, dasar dibentuknya Pansus ini adalah terkait LKPJ Walikota tahun 2020. 

Penulis: Saiful Bahri | Editor: Taufik Hidayat
hand over dokumen pribadi
Ketua Pansus DPRK Lhokseumawe, Faisal 

Laporan Saiful Bahri | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Beberapa waktu lalu sempat mencuat ke publik terkait minimnya setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rumah Sakit Arun yang saat ini dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe.

Dimana setoran PAD Kota Lhokseumawe hanya sebesar Rp 220 juta, dari yang ditargetkan Rp 1 miliar. 

Didasari kondisi tersebut, muncul komentar dan pendapat dari berbagai kalangan, baik dari unsur legislatif, LSM mau pun mahasiswa.

Bahkan informasi terakhir dihimpun Serambinews.com, Pansus DPRK Lhokseumawe kini juga sedang menelusiri hal tersebut.

Ketua Pansus DPRK Lhokseumawe, Faisal, Minggu (30/5/2021), menyebutkan, dasarnya Pansus yang dibentuk ini adalah terkait LKPJ Walikota tahun 2020. 

"Jadi salah satu item yang kita Pansus juga terkait minimnya setoran PAD," ujar Faisal yang juga merupakan Ketua Komisi A DPRK Lhokseumawe tersebut.

Baca juga: Puluhan Ribu Warga AS Menggelar Demonstrasi, Menuntut Diwujudkannya Keadilan Bagi Warga Palestina

Baca juga: Aceh Masih Berpotensi Dilanda Hujan Sedang hingga Lebat

Baca juga: Koalisi NGO HAM Aceh Persoalkan Penyegelan Tempat Usaha Karena Langgar Protkes

Sedangkan terkait minimnya setoran PAD di RS Arun, pihaknya sudah mengumpulkan bebrapa data. Salah satunya adalah jumlah klaim dana kr BPJS sepanjang tahun 2020  yang angkanya mencapai Rp 44 miliar lebih. 

Disamping juga pihaknya sudah mendatangi rumah sakit arun dan melakukan pertemuan dengan manajemen rumah sakit serta manajamen PDPL "Kami lakukan kunjungan ke RS Arun pada 27 Mei 2021 atau beberapa hari lalu," katanya.

Selanjutjya, teragendakan, dalam pekan ini, pihkaknya akan melakukan pertemuan kembali dengan pihak manajemen RS Arun dan PDPL, yang direncanakan berlangsung di gedung DPRK Lhokseumawe. "Jadi sejauh ini masih kita telusuri. Belum adanya kesimpulan," demikian Faisal.

Mencuat minimnya setoran PAD RS Arun yang dikelola.PDPL .pada tahun 2020,  berawal dari pernyataam Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf.

Dimana ditargetkan Rp 1 miliar, namun PAD yang distor hanya Rp 220 juta atau hanya 22 persen. 

Ismail A Manaf, menyebutkan, sesuai penelusuran dirinya, setiap tahun, operasional RS Arun dibawah PT Pembangunan Lhokseumawe tidak pernah terjadi peningkatan. 

Baca juga: VIDEO - Setelah Dilempar Kapak Besar, Kasi Satpol PP dan WH Aceh Barat Ditusuk Jelang Shalat Jumat

Baca juga: SAR Meulaboh Lakukan Pencarian Penambang Hilang di Sungai Mas

Baca juga: Total warga Positif Covid-19 di Aceh Capai 14.631 Kasus

Target penerimaan daerah yang dibebankan juga tidak pernah tercapai. "Terutama pada tahun 2020, terealisasi hanya 22 persen saja dari yang dibebankan," katanya.

Padahal belanja operasional RS Arun yang terletak di Komplek Perumaham PT PAG tersebut relatif rendah, mengingat komponem biaya listrik dan air diperolehnya secara cuma-cuma 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved