Terkait Minimnya PAD RS Arun, Ketua DPRK Lhokseumawe: Hasil Pansus Akan Diumumkan ke Publik 

"Jadi sejauh ini masih kita telusuri. Belum adanya kesimpulan," demikian Faisal.

Baca juga: Alasan Pemuda Ini Telanjang Sambil Naik Motor di Jalan, Gegara Manchester City Kalah Liga Champions

Penelusuran LSM MaTA

Koordinator LSM MaTA, Alfian, dalam rilisnya, Selasa (1/6/2021), menyatakan, pihaknya telah menelusuri tentang pemdapatan rumah Sakit Arun sejak 2019 dan 2020. 

"Tenyata lumanyan tinggi dan ini sama sekali berbanding terbalik terhadap keterangan pihak pengelola PT. Pembagunan  Lhokseumawe (PTPL) kepada publik. Penelusuran kita via website resmi BPJS Kesehatan: www.bpjs-kesehatan.go.id. maka klaem pihak rumah sakit dan BPJS sudah mencairkan sebagai berikut, pada tahun 2019 pihak rumah sakit terima sebesar Rp. 36.672.671.755 dan tahun 2020 sebesar Rp. 44.192.827.300 ," bebernya.

Belum lagi, pemasukan rumah sakit dari jalur umum pasien yang berobat.

"Jadi sementara ini kita simpulkan, ada potensi kebocoran keuangan pada PAD sektor rumah sakit," katanya.

Jadi, kata Alfian, Pansus DPRK wajib menelusuri berapa pendapatan pasien jalur umum, selain dari BPJS.

Selanjutnya Pansus juga penting menelusuri status apotek yang di rumah sakit tersebut saat ini, apakah masuk dalam manajemen rumah sakit atau atas pemilik pribadi.

"Pansus diharapkan dapat bekerja secara serius dan publik dapat menilai nantinya, apakah pihak pansus serius atau tidak. Kita juga mengingatkan pada Pansus agar temuan nantinya tidak menjadikan barter anggaran dengan eksekutif. Pengalamannya sudah banyak. kalau hasil temuan pansus nantinya disetir. Kita pastinya sudah menyiapkan langkah selanjutnya untuk mengawal hal ini. Perlu diingat, hasil Pansus menjadi taruhan terhadap kehormatan kelembagaan DPRK nantinya," pungkas Alfian. (*)

Baca juga: 16 Jet Tempur China Terbang Dekati Kalimantan, Malaysia Siaga