Berita Kutaraja
Aktivis Antikorupsi Latih Pemuda Aceh Teknik Memantau Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Sejumlah pemuda Aceh dilatih cara pemantauan atau pengawasan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
lihat foto
Kemudian, terselenggaranya forum konsultasi pengadaan barang dan jasa berbasis anak muda, tersusunnya policy paper tentang komite anak muda dan penguatan regulasi pengadaan barang dan jasa di daerah.
Baca juga: Komit, Bank Aceh Syariah KPO Kembali Kumpulkan Darah 42 Kantong, Wujud Kepedulian Bagi PMI & Sesama
Baca juga: VIDEO - Viral Anak Lelaki Panggil Ibu di Atas Kuburan, Ayah Selalu Bilang Mamah Bobo
Baca juga: Sudah Minta Ampun, Tukang Bangunan Tewas Ditembak KKB Papua, Rekannya Sempat Diberondong Tembakan
"Serta dapat menyusun laporan audit sosial tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lokal," tutur Agus Sarwono.
Dalam kesempatan materinya, Sekjen JMSI Aceh, Akhiruddin Mahjuddin menerangkan bahwa terdapat empat komponen keberhasilan daerah dalam pembangunan yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Bappeda, Dinas Keuangan, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Jika keempat itu baik, maka yakin lah semua program pembangunan akan baik," kata Akhiruddin yang juga pendiri GeRAK Aceh itu.
Menurut Akhiruddin, Bappeda harus memiliki kompetensi dalam menyusun program pembangunan hingga benar-benar baik. Karena jika perencanaan buruk, maka apapun yang diharapkan sulit tercapai.
"Karena, dari awal sudah dilakukan tidak baik, otomatis hasilnya juga tidak baik alias buruk," ujarnya.
Akhiruddin menyampaikan, dalam proses pembangunan perlu adanya peran APIP untuk melakukan review atau pengkajian ulang dari awal perencanaan hingga penerapan di lapangan.
Baca juga: Begini Grafik Penyebaran Virus Corona di Lhokseumawe Periode 1-3 Juni 2021, Kasus Baru 10, Sembuh 18
Baca juga: Tugas Berat Wartawan India di Tengah-Tengah Ledakan Virus Corona, 474 Jurnalis Meninggal Dunia
Baca juga: Sakit Hati Sering Dimaki dan Dimarahi, Pria Labuhanbatu Kampak Bosnya hingga Tewas
Sejauh ini, APBA merupakan darah bagi Pemerintah Aceh, dengan jumlah alokasi anggaran sedemikian banyak dapat menstimulus sektoril. Apalagi Aceh sangat tergantung pada APBA, karena itu penting diawasi.
"Proses perencanaan anggaran sangat perlu dan harus diawasi dan dipantau secara ketat. Karena korupsi itu terjadi dan dimulai pada saat perencanaan," pungkas Akhiruddin.(*)
