Breaking News:

Jurnalisme Warga

Cara Mengetahui Tanah Kita Masuk Kawasan atau Tidak

Beliau mendapatkan tanah wakaf dari sahabat yang luasnya kurang lebih 3 hektare (ha), berlokasi di Desa Lambada

Cara Mengetahui Tanah Kita Masuk Kawasan atau Tidak
FOR SERAMBINEWS.COM
SITI RAHMAH, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT dan Agen Perubahan BPN Aceh Besar, melaporkan dari Aceh Besar

OLEH SITI RAHMAH, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT dan Agen Perubahan BPN Aceh Besar, melaporkan dari Aceh Besar

“Kak Rahmah bagaimana kita tahu, kalau tanah itu bisa dibuat sertifikat atau tidak?” tanya Ustaz Maryudi di ujung telepon.

“Harus ada tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang turun Ustaz untuk memastikan apakah tanah itu masuk kawasan atau tidak,” jawab saya.

“Kak, minta tolonglah agar petugas BPN turun ke lokasi,” pinta sang ustaz.

Ustaz Maryudi adalah pimpinan Pondok Tahfidz Darul Quran Inara Mehimpoen. Beliau mendapatkan tanah wakaf dari sahabat yang luasnya kurang lebih 3 hektare (ha), berlokasi di Desa Lambada, Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar. Di lokasi tanah tersebut akan dibangun Pondok Tahfidz Darul Quran Inara Mehimpoen.

Saya kemudian berkoordinasi dan berkonsultasi tentang hal itu dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Aceh Besar, Bapak Agusman, A.Ptnh. Untuk menentukan tanah tersebut masuk dalam kawasan atau tidak, beliau sarankan untuk mengambil koordinat terlebih dahulu. Untuk itu, harus turun Tim Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan ke lokasi. Jika tanah tidak masuk dalam kawasan maka bisa dilanjutkan untuk turun petugas ukur dan dapat dibuat sertifikat tanahnya. Jika tanah itu masuk kawasan, maka tanah tersebut tidak dapat dibuat sertifikatnya.

Beliau kemudian menugaskan Akbar Maulana dan Danil Arvi. Tugas mereka adalah menganalisis lahan atau bidang tanah yang bisa disertifakatkan. Pemberdayaan masyarakat melalui Gugus Tugas Reforma Agraria yang antara lain bertugas menganalisis pengembangan kawasan lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Gugus tugas ini juga bertugas menganalisis kesesuain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan sertifikat hak atas tanah. Hari itu, Senin 31 Mei 2021, saya, Ustaz Maryudi, tim Magnet Rezeki, dan dua orang tim dari BPN, menuju lokasi. Perjalanan memakan waktu satu jam dengan jarak tempuh sekitar 40 km.

Sepanjang jalan menuju lokasi, kami banyak berdiskusi tentang pendaftaran pertama kali, tentang reforma agraria, juga tentang tanah kawasan. Akbar duduk di depan dengan Bang Sirajuddin. Sambil menyetir, Bang Sirajuddin berdialog dengan Akbar. “Ini masuk hutan produksi, Bang,” jelas Akbar sambil tangannya menunjuk pohon-pohon di sebelah kiri jalan.

“Bisa dibuat sertifikatnya,” tanya Bang Sirajuddin kepada Akbar.

“Tidak bisa, Bang. Semua tanah kawasan, tidak bisa dibuat sertifikatnya,” jelas Akbar.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved