Berita Lhokseumawe
Terkait Temuan Pansus DPRK Lhokseumawe di RS Arun, MaTA: Hanya Menyasar Secara Umum
"Hanya menyasar secara umum dan dugaan sejak awal kita memang benar, mereka mencari aman dan kita tidak kaget dengan hasil tersebut," katanya.
Penulis: Saiful Bahri | Editor: Nurul Hayati
lihat foto
"Dasarnya kan muncul di PAD rendah, sementara pendapatan melalui kerja sama BPJS lumayan besar, terus dana tersebut dikemanakan? Selanjutnya ada kebijakan supaya dilakukan audit oleh inspektorat, bukannya inspektorat di bawah kendali walikota. Anehnya DPRK mempecayakan begitu saja," katanya.
Seharusnya, tambah Alfian, kalau DPRK mau serius, Ketua DPRK secara kelembagaan dapat meminta secara resmi untuk dilakukan audit oleh BPKP, sehingga hasilnya lebih objektif dan independen.
MaTA sendiri sudah menelusuri, sebelumnya ada pendapatan ke rumah sakit sejak tahun 2018 hingga Mei 2021 mencapai Rp 144,24 miliar.
"Khusus 2020, dana yang diterima dari BPJS saja Rp 44,1 miliar. Sementara dilaporkan keuntungan hanya Rp 900 juta dan disetor ke PAD hanya Rp 220 juta. Pertanyaannya, kemana dana selebihnya? sangat tidak rasional kalau dibilang habis bayar gaji pengawai. Apalagi biaya komponen air dan listrik tidak menjadi beban pihak rumah sakit," paparnya.
Lalu kenapa DPPK membiarkannya?
Baca juga: Minimnya PAD dari RS Arun, MaTA Kembali Pertanyakan Sikap DPRK Lhokseumawe
MaTA sendiri secara tegas, meminta kepada BPKP untuk dapat melakukan audit secara pendapatan ke pihak Rumah Sakit Arun.
Sehingga ada kepastian, terhadap tata kelola keuangan dari segi pendapatan daerah.
PAD minim
Untuk diketahui, mencuat minimnya setoran PAD RS Arun yang dikelola PT PL pada tahun 2020, berawal dari pernyataam Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf.
Dimana ditargetkan Rp 1 miliar, namun PAD yang distor hanya Rp 220 juta atau hanya 22 persen.
Ismail A Manaf menyebutkan, sesuai penelusuran dirinya, setiap tahun operasional RS Arun dibawah PT Pembangunan Lhokseumawe tidak pernah terjadi peningkatan.
Target penerimaan daerah yang dibebankan juga tidak pernah tercapai.
Baca juga: Minimnya PAD dari RS Arun, MaTA: Kita Ragu, Minta BPKP Audit Forensik
"Terutama pada tahun 2020, terealisasi hanya 22 persen saja dari yang dibebankan," katanya.
Padahal, belanja operasional RS Arun yang terletak di Komplek Perumahan PT PAG tersebut relatif rendah.
Mengingat, komponem biaya listrik dan air diperolehnya secara cuma-cuma.
