Breaking News:

Berita Politik

DPRA Akan Gelar Rapat Paripurna Raqan Pilkada Senin Besok, Jubir Pemerintah Aceh Bilang Begini

Pemerintah Aceh dikabarkan tidak akan menghadiri rapat paripurna Raqan Pilkada pada Senin (5/7/2021) besok, di Gedung DPRA.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
FOR SERAMBINEWS.COM
Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menyatakan, Pemerintah Aceh tidak akan hadir dalam rapat paripurna Raqan Pilkada di Gedung DPRA, Senin (5/7/2021) besok. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh dikabarkan tidak akan menghadiri rapat paripurna Raqan Pilkada pada Senin (5/7/2021) besok, di Gedung DPRA.

Pemerintah Aceh hanya hadir untuk rapat paripurna Pembentukan dan Penetapan Pansus Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tahun 2021.

Kepastian itu disampaikan oleh Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA saat dikonfirmasi Serambinews.com, Minggu (4/7/2021).

"Benar eksekutif tidak hadir, kecuali rapat paripurna PBJ tetap hadir," kata Muhammad MTA.

Sebelumnya, lanjut MTA, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sudah pernah mengirim surat permintaan penundaan rapat paripurna DPRA tahun 2021.

Surat yang turut ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu dikirim pada 2 Juli 2021.

Baca juga: Aceh Tetap Inginkan Pilkada Tahun 2022, Besok DPRA Akan Gelar Sidang Paripurna Raqan Pilkada  

Baca juga: Pilkada Aceh Digelar 2024, Politisi PNA Minta Mendagri Serahkan Nama Calon Pj Gubernur Aceh ke DPRA

Baca juga: Muhammad Nazar, Pilkada Aceh bukan Lex Specialis, Pilkada Aceh 2012 Juga Bergeser

Pengiriman surat tersebut, ulasnya, merujuk pada surat Kemendagri tertanggal 16 April 2021 yang menegaskan Pilkada Aceh dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.

Surat penegasan tersebut juga ditembuskan kepada Ketua DPRA.

Atas dasar itulah, jelas MTA, kemudian Gubernur Aceh sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Aceh meminta kepada pimpinan DPRA supaya menunda sementara rapat paripurna.

Karena sampai saat ini belum ada hasil fasilitasi dari Kemendagri perihal nasib Pilkada Aceh.

Tujuan penundaan itu, terangnya, agar adanya kepastian hukum pelaksanaan Qanun Aceh ke depan.

Baca juga: Mualem: Dengan Berat Hati Penundaan Pilkada 2022 Kita Terima

Baca juga: Anggota DPRA Ini Putus Harapan Soal Pilkada 2022: Tak Masalah 2024, Tapi Otsus Harus Abadi

Baca juga: Sikapi Keputusan Penundaan Pilkada 2022, DPRA Ajak Gubernur Jumpai Presiden Sebagai Ikhtiar Terakhir

"Saat ini, Pemerintah Aceh terus melakukan konsultasi ke Kemendagri untuk mendapatkan hasil fasilitasi raqan tersebut sehingga dapat dilanjutkan ke tahap paripurna," tegas MTA.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved