Breaking News:

Gugat Sesama Pembantu Presiden, Hamdan Zoelva: Gugatan Moeldoko ke Menkumham tak Miliki Dasar Hukum

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang notabene pembantu Presiden, justru menggugat pembantu Presiden yang lain, dalam hal ini Menkumham.

Penulis: Yocerizal | Editor: Yocerizal
Serambinews.com
Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Dr Hamdan Zoelva SH MH. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - PTUN Jakarta, Selasa (13/7/2021) menggelar sidang persiapan gugatan Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) terhadap Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.

Moeldoko dan JAM menggugat Menkumham atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sidang persiapan tersebut ikut dihadiri Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Dr Hamdan Zoelva SH MH.

Demikian rilis yang diterima Serambinews.com dari Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Selasa (13/7/2021).

Dalam rilis tersebut, Hamdan Zoelva menyampaikan bahwa Moeldoko dan JAM tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menkumham.

Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap obyektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum.

Baca juga: Lois Owien yang Menyebarkan Hoaks Tak Ditahan, Pengacara Minta Perlakuan yang Sama ke Habib Rizieq

Baca juga: 84 Persen Aset Belum Sertifikat, KPK Pertanyakan Keseriusan Pemkab Aceh Besar

Baca juga: Bagi Anda Para Gamer, Keunggulan Android 12 Bisa Main Game Sambil Tetap Download

"Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal Pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang. Jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham” ujar Hamdan.

Sidang ini dia nilai semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang notabene pembantu Presiden, justru menggugat pembantu Presiden yang lain, dalam hal ini Menkumham yang sudah mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya.

"Yang menjadi perhatian publik, sebagai Kepala Staf Presiden, Moeldoko justru menggugat Menkumham yang juga pembantu Presiden,"  katanya.

Hamdan juga menegaskan bahwa surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved