Breaking News:

Berita Langsa

Dua BPJS Integrasi Data untuk Optimalkan Layanan Program Jaminan Sosial

Karena adanya integrasi data tersebut akan meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta. 

Penulis: Zubir | Editor: Saifullah
Foto Humas BPJamsostek
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJamaostek, Pramudya Iriawan Buntoro, dan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun, mendatangani PKS secara virtual, Jumat (23/7/2021) lalu.  

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang secara resmi diterbitkan oleh Pemerintah melalui UU Cipta Kerja merupakah salah satu manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Namun pada pelaksanaannya ada persyaratan yang bersinggungan dengan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Kepala BPJamsostek Cabang Langsa, Muhammad Kurniawan kepada Serambinews.com, Selasa (27/7/2021), mengatakan, terkait dengan hal itu, BPJamsostek bersama BPJS Kesehatan bermaksud untuk mengintegrasikan data yang dimiliki.

Integrasi data antar dua lembaga BPJS ini diharapkan mampu mengoptimalkan layanan program jaminan sosial pada umumnya, dan JKP secara spesifik.

Karena adanya integrasi data tersebut akan meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta. 

Ruang lingkup yang menjadi pokok kerja sama yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini antara lain mengenai pemanfaatan data Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Baca juga: Gugur karena Covid-19, Ahli Waris Nakes Peserta BPJS Ketenagakerjaan Terima Santunan Rp 318,1 Juta

Integrasi data kepesertaan masing-masing institusi BPJS untuk program JKP dan pemanfaatan data kepesertaan untuk program jaminan sosial.

PKS ini ditandatangani oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJamaostek, Pramudya Iriawan Buntoro, dan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun secara virtual pada Jumat (23/7/2021) lalu. 

BPJamsostek sebagai pihak pertama dalam PKS ini tentunya memiliki hak dan kewajiban yang mengikat untuk berlangsungnya layanan yang optimal kepada peserta, begitu pula dengan BPJS Kesehatan selaku pihak kedua.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved