Opini
Kemiskinan Aceh dan Akses Pasar
Laporan BPS Aceh beberapa hari yang lalu meyebutkan , Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 834,24 ribu orang, atau bertambah
Oleh Reza Kamilin, Penulis adalah Camat Kuta Alam, Banda Aceh
Laporan BPS Aceh beberapa hari yang lalu meyebutkan , Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 834,24 ribu orang, atau bertambah sebanyak 330 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2020. Secara persentase ini menurun, dari 15,43 % di September 2020 menjadi 15,33% di Maret 2021, namun angka ini masih yang tertinggi di Sumatera.
Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
BPS mencatat, Aceh sudah menjadi daerah termiskin di Sumatera sejak 2002. Pada 2002, jumlah penduduk miskin di Aceh berjumlah 1,19 juta jiwa atau 29,83%, tertinggi dibandingkan daerah lain di Pulau Sumatera. Persentase itu turun jadi 16,43% pada September 2016 dan turun lagi menjadi 15,92% pada September 2017 dan 15,68% pada September 2018. Satu tahun setelahnya, angka kemiskinan berhasil turun lagi menjadi 15,01% dan turun lagi menjadi 14,99% pada Maret 2020, tetapi pada September 2020 naik lagi menjadi 15,43% atau sebanyak 833,91 ribu orang.
Namun, di sisi lain juga perlu kita catat, bahwa menurut Bappeda Aceh, penambahan penduduk miskin di Aceh masih di bawah nasional. Kita tentu ingat, selain merasakan dampak Covid-19, kita juga pernah mengalami konflik berkepanjangan yang tentu menyumbang peran meningkatkan jumlah orang miskin di Aceh.
Bappenas RI mengungkapkan, optimalisasi dari sumber daya alam di Aceh masih rendah. Mayoritas penduduk Aceh lebih banyak memperhatikan investasi daripada pengeluaran untuk makanan sehari-hari. Ini pasti akan memengaruhi profil pengeluaran, di mana kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pola makan dan kalori.
Sektor Pertanian
Dalam laporan Bank Indonesia Perwakilan Aceh tentang Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2021 disebutkan bahwa, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan beserta sektor perdagangan besar dan eceran menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar, yaitu masing-masing 37,22% dan 15,76%.
Atas dasar itu, pengembangan dan pemberdayaan para petani merupakan salah satu kunci untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Program program insfrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh khususnya dengan dana otonomi khusus yang begitu besar, tentu harus mampu memberikan dampak berganda kepada petani, memudahkan konektivitas petani serta lebih memberdayakan para petani sebagai kelompok fokus utama.
Seluruh kabupaten di Aceh memiliki potensi pertanian yang sangat luar biasa dan peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Cerita lama yang terus berulang dihadapi oleh para petani di Aceh adalah bagaimana harga komoditi begitu tinggi di musim tanam, menjadi anjlok di saat musim panen tiba.
Sedemikian tajam penurunan harga itu, sebagian petani menjadi malas untuk memanennya. Cerita ini terus berulang setiap musimnya.
Kondisi seperti inilah diperlukan kehadiran nvsemacam invisible handnya Adam Smith dan semoga tidak terlalu berlebihan, intervensi tangan tak terlihat ini adalah peran lebih fokus pemerintah, khususnya Pemerintah Aceh dengan kewenangan dan sumber pembiayaan yang begitu besar dimiliki Aceh melalui dana otsus yang telah kita terima sejak dianggarkan pertama kali di tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 88,43 triliun.
Pemerintah Aceh harus fokus mengintervensi fase produksi dan distribusi, dimana selama ini, para petani terkesan berjuang sendiri, terutama di fase distribusi. Harus ada kepastian kemana hasil panen akan dijual dengan harga yang menguntungkan petani.
Bappenas mengingatkan, optimalisasi dari sumber daya alam di Aceh masih rendah. Salah satu contoh adalah seperti kopi, yang sebenarnya sangat digemari oleh masyarakat dunia, namun pemasarannya masih dominan melalui Kota Medan, sehingga kontrol harga masih belum optimal. Cerita yang sama lebih kurang juga dialami beberapa komoditi lain yang dihasilkan oleh para petani di Aceh.
Akses Pasar
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/penyaluran-blt-kecamatan-kuta-alam-5.jpg)