Prabowonomics vs Serakahnomics: Ikhtiar Menjaga Nurani Ekonomi Dunia

Oleh: Mohd. Heikal

Kembali menggetarkan panggung dunia, pidato Presiden Prabowo Subianto pada World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss (22/01/26), dimana dalam forum internasional yang penuh angka dan strategi itu beliau menembus kebisingan teknokratis dengan menghadirkan perspektif etis yang jarang terdengar dalam perdebatan ekonomi global.

Saat sebagian besar diskusi berfokus pada data pertumbuhan dan optimasi pasar, dihadapan pemimpin dunia dan eksekutif global ternama Presiden Prabowo justru menegaskan bahwa ekonomi sejati tidak hanya soal laba, tetapi juga soal tanggung jawab sosial dan moral yang mengikat setiap kebijakan dan praktik bisnis.

Pernyataan ini menjadi menarik karena disampaikan oleh seorang Presiden yang bukan dari posisi negara adidaya ekonomi, melainkan dari perspektif negara berkembang yang selama ini sering menjadi objek, bukan subjek, dalam tata kelola ekonomi dunia, namun Indonesia adalah sebagai negara “titik terang global dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat ditengah situasi lingkungan eksternal yang menantang”…demikian kalimat yang disampaikan oleh beliau dengan mengutip penjelasan dari lembaga internasional IMF tentang Indonesia. 

Menyinggung (greednomics) atau serakahnomics, Presiden Prabowo sedang tidak mengkritik aktor tertentu, tetapi menggugat sebuah sistem yang membiarkan keserakahan menjadi prinsip operasional.

Ini adalah bentuk diplomasi moral yang jarang muncul dalam forum ekonomi dimana biasanya sarat dengan kepentingan pasar. Lebih jauh, serakahnomics telah membuka ruang diskursus baru tentang tanggung jawab kolektif bahwa krisis global, mulai dari perubahan iklim hingga ketimpangan ekstrem bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan moral. 

Baca juga: Ramai Isu CPNS–PPPK Kemenag 2026, Biro SDM Kemenag Pastikan Informasi di Medsos Hoaks

Ekonomi dunia membutuhkan koreksi arah, bukan hanya inovasi finansial, tetapi juga rekonstruksi nilai dan secara akademis, gagasan beliau tersebut sejalan dengan kritik para pemikir ekonomi politik yang menilai bahwa neoliberalisme telah gagal menjawab persoalan keadilan sosial serta dalam konteks geopolitik global yang semakin terfragmentasi, seruan etis seperti ini justru menemukan relevansinya.

Dunia tidak hanya membutuhkan stabilitas ekonomi, tetapi juga kepemimpinan moral sebagai jembatan antara kepentingan pasar dan kemanusiaan. 

Ketika banyak pemimpin terjebak dalam bahasa pertumbuhan dan daya saing, keberanian untuk menyebut keserakahan sebagai masalah sistemik menjadi pembeda.

Di sinilah kemudian pidato Presiden Prabowo memperoleh makna simboliknya, dan dalam Jurnal Ecumenical Review yang memadukan pandangan teolog, sejarawan, dan ekonom mengulas bahwa “keserakahan” (greed) dalam ekonomi global merusak keadilan dan menguntungkan hanya segelintir orang kaya. 

Ini menunjukkan bahwa kritik terhadap ekonomi yang kehilangan moral bukan hanya bersifat akademik semata, tetapi juga diperkuat oleh studi interdisipliner yang melihat dampak struktural dari greed on a global scale.

Greednomics atau Serakahnomics, lebih dari sekadar permainan retoris, dan ia adalah peringatan moral akan praktik ekonomi yang menempatkan keuntungan pribadi atau korporasi di atas kesejahteraan masyarakat luas, menuntut kita untuk mempertanyakan kembali fondasi sistem ekonomi dunia.

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025, ketika beliau menyampaikan pidato peluncuran 80.081Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah.

Baca juga: Tak Penuhi Kewajiban Plasma 30 Persen, Pansus DPRK Aceh Selatan: Kalau tak Mampu Lebih Baik Berhenti

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara tegas mengkritik praktik ekonomi yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan sosial, manipulasi harga pangan, dan perilaku ekonomi yang melukai rakyat kecil. 

Gagasan Presiden Prabowo tentang serakahnomics berkelindan erat dengan arus kritik dalam ekonomi politik kontemporer yang mempertanyakan netralitas pasar dan klaim kesejahteraan otomatis.