Breaking News:

Berita Abdya

Oknum Pejabat Kemenag Abdya Diduga Intervensi Penggunaan Dana BOS, Kakankemenag: Perubahan Aturan

Namun, dana yang diperuntukkan pembelian meja buku, laptop, dan keperluan lainnya itu, kini dikelola oleh pihak Kemenang Abdya.

Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Saifullah
Ilustrasi dana BOS. Kepala MI di Abdya mengeluh keterlibatan Kemenag dalam penggunaan dana BOS. 

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Sejumlah kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Aceh Barat Daya (Abdya) mengeluhkan intervensi penggunaan Biaya Operasional Siswa (BOS) yang dilakukan oleh oknum pejabat Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

Informasi yang diperoleh Serambinews.com menyebutkan, bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, dana BOS MI itu dikelola oleh masing-masing kepala madrasah.

Namun, dana yang diperuntukkan pembelian meja buku, laptop, dan keperluan lainnya itu, kini dikelola oleh pihak Kemenang Abdya.

Akibatnya, selain proses pencairan dana menjadi lambat, sejumlah keperluan madrasah yang sifatnya mendesak, kini pun menjadi terlambat dan terganggu.

“Biarlah madrasah yang kelola, kalau seperti ini, seperti pengadaan barang akan terlambat sehingga sangat mengganggu aktivitas di madrasah, belum lagi kami harus membeli barang yang ditentukan,” ujar salah seorang sumber.  

Perubahan Aturan 

Sementara itu, Kakankemenag Abdya, Drs H Salihin Mizal, MA saat dikonfirmasi Serambinews.com membantah pihaknya mengintervensi pengguna dana BOS MI.

Baca juga: Dana BOS Naik, Kadisdik Pidie: Boleh Digunakan untuk Penunjang Belajar, Apa Saja?

Baca juga: Nadiem Kucurkan Dana BOS Rp 52 Triliun, Bisa untuk Biayai Prokes Belajar Tatap Muka

Baca juga: Antisipasi Penyelewengan Dana BOS, Ini Langkah yang Ditempuh Kejari Lhokseumawe

Ia menyebutkan, itu karena terjadinya pemindahan Satker DIPA MI ke dalam Satker DIPA Kemenag.

Bahkan, itu sesuai surat Kementerian Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan DIPA MIN kabupaten/kota. 

“Bukan intervensi, memang regulasi dan aturan yang sudah berubah. Dulu, iya mereka yang kelola, tapi MI sudah diserahkan ke kantor,” ujar Kakankemenag Abdya, Drs H Salihin Mizal, MA. 

Salihin membantah pihaknya memperlambat mencairkan anggaran dana BOS MI tersebut.

Menurutnya, jika cukup syarat dan melampirkan LKPJ, maka pihaknya langsung memproses dan uang bisa dicairkan. 

“Mungkin yang nyinyir itu, mereka yang sering tidak lengkap syarat dan tidak melampirkan pertanggungjawaban , makanya menuduh begitu,” sergahnya.

Baca juga: Disdikbud Aceh Besar Sosialisasikan Dana BOS

Baca juga: Dana BOS Madrasah dan Pesantren Naik Jadi 890 Miliar, Kapan Dicairkan?

Baca juga: Kemendikbud Perbolehkan Dana BOS Dipakai untuk Biaya Rapid Test

“Insya Allah, siapa pun dia kalau tidak lengkap syarat, mohon maaf tetap tidak bisa kita proses,” pungkasnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved