Sosialisasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kemendagri, Diikuti Aceh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di wilayah regional Sumatera
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Muhammad Hadi
lihat foto
Menurut Fatoni, dalam pengukuran IPKD nantinya juga ditetapkan satu daerah provinsi yang berpredikat terburuk untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan tinggi, sedang, dan rendah.
Selain itu, peringkat yang sama juga akan diberikan kepada satu daerah kabupaten dan kota dengan kategori kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah.
Baca juga: Brimob Kibarkan Bendera Merah Putih di Puncak Gunung Singgah Mata Nagan Raya
“Daerah dengan capaian peringkat terburuk pada masing-masing klaster kemampuan keuangan daerah tersebut, akan dibina secara khusus oleh Kemendagri,” jelas Fatoni.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Sumule Tumbo menuturkan secara teknis pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi.
Untuk hasil dengan peringkat baik akan memperoleh nilai A. Sedangkan peringkat yang memerlukan perbaikan mendapatkan nilai B. Sementara peringkat sangat perlu perbaikan memperoleh nilai C.
Baca juga: Pertama Sejak Pandemi, Kasus Harian Positif Covid-19 Aceh Tembus 400 Orang
“Pengelompokan hasil pengukuran IPKD berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah,” terang Sumule.
Untuk itu, Sumule meminta agar seluruh pemerintah daerah segera menginput dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta opini BPK atas LKPD selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut ke dalam sistem pengukuran IPKD.
“Dokumen tersebut dapat disampaikan ke laman http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id,” tegasnya.(*)
Baca juga: Dana Parpol di Pidie Hampir Rp 1 Miliar Tidak Refocusing, 70 Persen Untuk Pengkaderan
