Anak Buah Eks Menteri Sosial Juliari Dituntut 8 Tahun Penjara

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim untuk menghukum mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso dengan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa menilai anak buah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara itu terbukti turut serta melakukan korupsi terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial.

"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menyatakan terdakwa Matheus Joko Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama dan kumulatif kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan," kata JPU KPK Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: DLHK3 Banda Aceh Atasi Sampah di Sungai dengan Kubus Apung, Mampu Hadang Sampah, Begini Caranya

Baca juga: Lima Hari Sebelum Berangkat ke PON Papua, KONI Provinsi Wajib Karatina Atlet

Baca juga: Bantuan Rp 750 Miliar dari AS Dalam Bentuk Obat-obatan dan Alat Kesehatan Covid-19 Tiba di Indonesia

Tak hanya itu, Matheus juga dituntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 1,56 miliar.

"Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 1,56 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap," tambah jaksa Ikhsan.

Bila Matheus Joko tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun," ungkap jaksa.

Jaksa menilai Matheus bersama dengan Adi Wahyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos Covid-19 telah menerima fee dari para rekanan penyedia bansos Covid-19.

Baca juga: Untuk Cegah Pandemi di Masa Depan, WHO Mendesak Cina Bagikan Data Mentah Awal Mula Kasus Covid-19

Baca juga: Liga 1 Dimulai 27 Agustus 2021, Kick-off Diusahakan di GBK, Laga Pembuka Persija Vs PSS Bisa Batal

Baca juga: Inggris Sebut Afghanistan Sedang Menuju Perang Saudara

Uang yang diterima mencapai Rp32,4 miliar. Rinciannya, uang itu terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama, serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial.

"Berdasarkan fakta hukum di persidangan maka telah ada bukti penerimaan hadiah terdakwa bersama Juliari Peter Batubara yaitu penerimaan jumlah fee Rp32,482 miliar yang terdiri dari Harry Van Sidabukke Rp1,28 miliar, Ardian Iskandar Maddanatja Rp1,95 miliar.

Dan Rp29,252 miliar dari beberapa penyedia bansos lainnya sebagai akibat penunjukan PT Pertani, PT Hamonangan Sude, PT Tigapilar Agro Utama, dan perusahaan lainnya sebagai penyedia bansos Covid-19 2020," lanjutnya.

Jaksa menambahkan, Matheus dan Adi menyerahkan fee Rp9,7 miliar ke Juliari melalui sejumlah perantara.

Di antaranya ajudan Juliari, Eko Budi Santoso; staf khusus Juliari, Selvy Nurbaiti; dan tim teknis Juliari, Kukuh Ary Wibowo. Uang itu digunakan untuk sejumlah kepentingan Juliari dan Kementerian Sosial.

"Maka dapat disimpulkan uang penyedia bansos yang diserahkan kepada Adi dan Joko adalah realisasi perintah Juliari Batubara untuk mengumpulkan fee Rp10 ribu per paket, dan Adi Wahyono adalah perpanjangan tangan Juliari. Perbuatan penerima hadiah telah sempurna yaitu Adi dan Joko sebagai pengumpul fee, dan fee bansos corona diserahkan ke Juliari Batubara melalui Eko Budi Santoso, Kukuh Ary Wibow, Selvy Nurbaiti," kata Jaksa.

Jaksa menilai Matheus terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Serta Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.