15 Agustus, Hari Damai, Bintang Bulan dan Janji Dahlan

Oleh: Rizki Ardial

SERAMBINEWS.COM - Tanggal 15 Agustus 2021 sudah lewat sehari. Tak terasa, 16 tahun sudah perdamaian Aceh terwujud, yang disepakati melalui perjanjian damai MoU Helsinki.

Sampai saat ini, cukup banyak sudah kemajuan yang dicapai, meski belum semua butir-butir MoU telah direalisasikan.

Salah satunya yang masih terganjal adalah masalah Bendera Bintang Bulan. Masalah yang tak pernah selesai dari tahun ke tahun.

Terkait masalah bendera ini, ada satu pengalaman menarik yang saya alami bersama kawan-kawan mahasiswa 2 tahun lalu, di peringatan ke-14 Hari Damai Aceh.

Saat itu saya masih menjabat sebagai Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Saat itu kami menggelar aksi di depan Gedung DPRA. Kami menyerahkan bendera Bintang Bulan kepada Ketua DPRA saat itu, Sulaiman SE, agar dikibarkan di depan gedung dewan.

Sayangnya, beliau tidak berani mengibarkannya dengan berbagai alasan yang menurut kami sangat mengecewakan.

Akhirnya aksi tersebut tidak berjalan dengan semestinya, dan berakhir chaos.

Atas insiden itu, saya dan beberapa kawan mahasiswa lainnya bahkan diamankan oleh pihak Polresta Banda Aceh.

Lebih menarik lagi, Ketua Komisi 1 DPR Aceh saat itu Azhari Cage juga mengalami insiden pemukulan oleh oknum aparat keamanan yang bertugas mengawal jalannya aksi.

Padahal urusan qanun tersebut berada di komisi beliau dan beliau adalah ketua komisinya.

Karena itu, belajar dari pengalaman tersebut, saya menjadi pesimis bahwa persoalan bendera ini akan tuntas.

Bukan hanya saya, tetapi sebagian masyarakat mungkin mulai mengubur keinginannya untuk mengibarkan bendera Bintang Bulan.

Namun keyakinan bendera itu akan berkibar kembali muncul ketika pada akhir tahun 2020 lalu, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin mengeluarkan pernyataan mengejutkan.

Dahlan memastikan Bintang Bulan akan berkibar pada 15 Agustus 2021. (Serambinews.com, Minggu, 6 Desember 2020).

Terus terang, saya merasa terkejut sekaligus bangga. Dahlan tampil begitu berani dan dengan tegas dalam menjaga kekhususan Aceh.

Di tengah meredupnya marwah DPRA dan memudarnya kepercayaan masyarakat, Dahlan dengan gagah memberikan janji kepada masyarakat Aceh.

Mungkin janji ini sudah sering kita dengar dari politisi-politisi lain. Tetapi kali ini terasa berbeda karena Dahlan langsung yang memastikan jadwal pengibarannya.

Bahkan, Wali Nanggroe Aceh sendiri PYM Tgk Malik Mahmud Al-Haytar tidak dapat memberikan kepastian tentang hal itu.

Baca juga: Damai Aceh Sudah Berusia 16 Tahun, YARA Ultimatum Tokoh Perdamaian Aceh

Baca juga: 16 Tahun Damai Aceh, Muhammad MTA: Permusuhan Lenyap di Alam Nyata, Tapi Ada dalam Pikiran

Sekelas Dahlan, rasanya tidak mungkin ucapan tersebut asal keluar dari mulut, tanpa dasar dan pertimbangan yang matang.

Dahlan tentu sudah memiliki kajian yang mendalam dan mungkin telah membangun komunikasi politik yang baik dengan Pusat. Karena memang bagi Pusat, bendera Bintang Bulan merupakan perkara yang agak sensitif.

Dahlan juga tidak mungkin keceplosan bicara, karena ini apa yang disampaikannya itu menjadi pertaruhan integritas.

Baik integritasnya selaku pribadi, lembaga DPRA, maupun integritas Partai Aceh yang telah mempercayakannya duduk sebagai pimpinan dewan.

Karena janji itu pulalah, sejak lama saya menantikan tanggal 15 Agustus kemarin.

Hari dimana untuk pertama kalinya Bintang Bulan berkibar bebas tanpa ada yang melarang.

Setiap detik, sejak memasuki tanggal 15, saya menunggu-nunggu informasi pengibaran Bintang Bulan.

Malamnya menjelang pergantian tanggal, karena tak mendapatkan kabar, saya ke luar melintasi jalan Daud Beureueh hingga ke Meuligoe Wali Nanggroe.

Ternyata tak ada satu pun bendera yang berkibar. Dahlan kembali gagal memenuhi janjinya. Lagi-lagi masyarakat dibuat kecewa.

Mungkin, bagi Dahlan ini merupakan hal yang sepele. Dia pun mungkin akan dengan gampang menjawab kalau Pemerintah Pusat tidak mengizinkan.

Akan tetapi, dari sudut pandang lain, apa yang dia lakukan sangat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRA dan juga Partai Aceh.

Karena hingga hari ini, Partai Aceh dipandang sebagai partai lokal yang paling aktif memperjuangkan realisasi butir-butir MoU Helsinki, terutama bendera Bintang Bulan.

Sayangnya, kepercayaan itu merosot karena ketidakseriusan dan inkonsistennya kader Partai Aceh di DPRA dalam memperjuangkan hal itu.

Karena itu, jangan heran jika pada Pemilu ke depan, Partai Aceh akan kembali kehilangan kursinya di DPRA.

Baca juga: Gubernur: Maknai 16 Tahun Damai Aceh dengan Rasa Syukur

Baca juga: 16 Tahun Damai Aceh, Gambit Minta Pimpinan Perhatikan Ekonomi Eks Kombatan GAM

Di sisi lain, ini juga bukan kali pertama masyarakat dibuat kecewa. Hal yang sama juga terjadi saat dewan bertekad memakzulkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Ketika itu, pemakzulan sudah melawati tahap interpelasi dan mulai memasuki tahap pengusulan hak angket.

Akan tetapi karena dewan yang hadir tidak kuorum, maka paripurna pengusulan hak angket ditunda dan akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan ulang.

Sama halnya dengan perkara bendera Bintang Bulan ini, perkara hak angket itu juga tidak kunjung dijadwalkan ulang oleh pimpinan dewan sampai isu tersebut tenggelam dan hilang.

Karena itu, dengan model pimpinan dewan seperti ini, adalah sangat wajar bendera Bintang Bulan tidak kunjung berkibar.

Karena sejak Dahlan mengeluarkan pernyataannya tentang pengibaran di 15 Agustus 2021, tidak terlihat ada upaya serius yang dilakukan untuk mewujudkan hal itu.

Saya juga sangat meragukan adanya komunikasi yang baik antara dewan dengan Pemerintah Pusat.

Bagaimana mereka ingin meyakinkan Pemerintah Pusat, sementara untuk meyakinkan masyarakatnya sendiri saja mereka tidak sanggup?

Jangankan berbicara Bintang Bulan yang tergolong sensitif, Pilkada Aceh saja belum jelas kapan dilaksanakan.

Padahal sebelumnya Ketua DPRA sempat sesumbar bahwa Pilkada Aceh akan tetap dilaksanakan pada 2022.

Oleh karena itu, terkait persoalan bendera Bintang Bulan ini, saya kira kita tak perlu lagi selalu menyalahkan Pusat.

Karena sumber persoalan ada pada diri kita sendiri. Pada keseriusan dan konsistensi dalam memperjuangkan apa yang telah dijanjikan.

*) PENULIS adalah Koordinator Lingkar Publik Strategis

Baca juga: Plt Komut dan Dirut Bank Aceh Syariah Kunjungi Kantor Cabang, BAS Harus Bisa Menangkan Persaingan

Baca juga: Real Madrid Punya Waktu 14 Hari untuk Gaet Kylian Mbappe, Sedangkan PSG Dikabarkan Tertekan  

Baca juga: Ini Jadwal dan Lokasi Pasar Murah di Lhokseumawe, Digelar Disperindagkop Aceh dan Lhokseumawe